kode orang meninggal - Bukti Baru Ekonomi Lesu: Warga RI & Perusahaan Sama
2024-10-08 03:53:53
Jakarta, CNBC Indonesia -Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan mulai mengalami kontraksi. Kondisi ini menggambarkan dampak nyata dari perlambatan konsumsi, pelemahan harga komoditas, serta penurunan penjualan perusahaan.
Secara keseluruhan, setoran penerimaan pajak Januari-Agustus 2024 atau selama delapan bulan tahun ini baru mencapai Rp1.196,5 triliun. Pencapaian itu baru 60% dari target APBN 2024 dan kontraksi 4% dibanding kinerja per Agustus 2023 yang senilai Rp1.247 triliun. Sejumlah jenis pajak pun ambles seiring dengan turunnya penerimaan pajak.
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, berdasarkan jenis pajaknya, mayoritas mengalami pertumbuhan positif hingga Agustus 2024. Namun ada dua jenis pajak yang merosot dalam, yakni pajak penghasilan badan atau PPh Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri.
Dalam delapan bulan pertama (Januari-Agustus), tahun ini terjadi kontraksi secara bersamaan antara PPN dan PPh Badan yakni masing-masing sebesar 4,9% dan 32,1%.
Hal ini cukup jarang terjadi bahkan terakhir kali terjadi pada 2020 akibat pandemi Covid-19.
PPh Badan mengalami kontraksi yang disebabkan karena penurunan kinerja perusahaan pada 2023 akibat penurunan harga komoditas, sehingga pembayaran PPh Badan tahunan dan masanya berkurang, di tengah adanya peningkatan restitusi.
Perlambatan ekonomi juga berdampak ke perusahaan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% (year on year/yoy) pada kuartal II-2024, melandai dibandingkan 5,11% (yoy) pada kuartal I-2024.
PPh Badan merupakan pajak yang dikenakan terhadap perusahaan atau pun korporasi baik untuk subjek pada dalam negeri maupun luar negeri.
Thomas menyampaikan bahwa penurunan PPh Badan akibat penurunan harga komoditas.
Secara year to date/ytd (hingga 20 September 2024), harga minyak dunia (Brent) tampak mengalami penurunan sebesar 3,3%, harga batu bara terdepresiasi 4,7%, gas alam menurun 8,2%, hingga beras yang turun 10,1%.
Sementara sebelumnya, tepatnya pada Agustus 2024, penurunan harga komoditas secara bulanan terjadi pada komoditas energi, pertanian, dan logam mineral.
Selain itu, PPN Dalam Negeri (DN) juga tampak mengalami kontraksi akibat peningkatan restitusi terutama pada sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan.
Sebagai catatan, PPN DN adalah pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.
Pada dasarnya, PPN yang didapat merupakan total pengalian antara tarif PPN yang saat ini di angka 11% dengan dasar pengenaan pajak, seperti harga jual.
PPN menggambarkan jumlah pajak yang dibayar masyarakat atas konsumsi atau barang yang dibeli. Penurunan PPN menandai adanya pengurangan konsumsi.
Ketika penerimaan PPN mengalami penurunan, maka hal ini menunjukkan terjadi pelemahan dari sisi konsumsi di masyarakat.
Realisasi dan kontribusi neto PPN DN per Agustus 2024 sebesar Rp275,69 triliun atau 23% kontribusinya terhadap total penerimaan pajak. Namun, total penerimaan itu secara neto minus 4,9% sedangkan secara bruto masih mampu tumbuh 9%.
Konsumsi masyarakat yang tertekan ini semakin dipertegas setelah angka Indeks Harga Konsumen (IHK) secaramonth to month/mtm mengalami deflasi empat bulan beruntun.
Selain itu,inflasi inti juga mengalami tren yang cenderung melandai jika dilihat dari awal 2023.
Untuk diketahui, inflasi inti tercatat sebesar 2,02% yoy di Agustus 2024 atau sedikit meningkat dibandingkan bulan Juli 2024 (1,95% yoy), ditopang inflasi harga emas dan biaya pendidikan.
"Jika dilihat tren jangka panjangnya, inflasi inti masih dalam tren penurunan, mengindikasikan daya beli konsumen masih tertekan dan melambat,' dalam laporan BRI.
Sebagai informasi, inflasi inti adalah komponen inflasi yang tidak memiliki pengaruh terhadap output riil dalam jangka menengah-panjang.
Inflasi inti umumnya dipengaruhi oleh Interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang, dan ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen.
 Foto: Inflasi Inti Indonesia (% yoy)Sumber: BRI |
Tidak hanya itu, jumlah tenaga kerja di Indonesia juga tampak tidak dalam kondisi yang baik. Tingginya tingkat pengangguran membuat daya beli masyarakat akan cenderung terganggu dan membuat penerimaan PPN menurun.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terbaru, pada periode Agustus 2024 terjadi lonjakan pada angka tenaga kerja yang ter-PHK sebesar 23,72% menjadi 46.240, dibandingkan periode Agustus 2023 sebesar 37.375.
Penurunan konsumsi juga terekam dalam anjokya penjualan
CNBC INDONESIA RESEARCH
[email protected]
(rev/rev) Saksikan video di bawah ini:
