Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku tidak sepakat dengan Muhammadiyahyang memutuskan untuk menerima izin usaha tambang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sebelum pertemuan nasional Muhammadiyah itu saya sudah menyampaikan pendapat yang sangat tegas sebagaimana yang saya yakini dengan argumen-argumen, yang intinya saya tidak sepakat dengan keputusan Muhammadiyah itu," kata Din di Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (31/7).

Meski begitu, Din enggan mengungkapkan alasan dirinya tidak sepakat dengan keputusan Muhammadiyah tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, Muhammadiyah telah memutuskan menerima pemberian izin tambang dari pemerintah.

Kebijakan izin tambang ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.

Lewat aturan ini, ormas keagamaan dapat diprioritaskan sebagai penerima penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B).

Lihat Juga : Megawati: Urusan Tambang Sekarang Heboh, Enggak Ada Beras Piye