Perang sipil dan krisis politik masih terus berlangsung menginjak dua tahunjunta militer berkuasa di Myanmarpada Rabu (1/2).

Junta militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil pada 1 Februari 2021 melalui kudeta dan menangkap puluhan pejabat termasuk pemimpinde facto Aung San Suu Kyi hingga Presiden Htin Kyaw.

Lihat Juga : Profil Partai Stram Kurs Milik Paludan Politikus yang Bakar Al Quran

Sejak itu, junta militer menahan ribuan pedemo, aktivis, hingga pejabat terkait pemerintah sipil. Ribuan orang juga dilaporkan tewas di tangan junta militer dalam demonstrasi dan bentrokan menentang kudeta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hampir tiap hari militer dan kelompok pemberontak bertempur. Kelompok ini tumbuh hampir di seluruh negeri dan bergabung dengan milisi etnis.

[Gambas:Video CNN]

Warga sipil juga bak saling bahu-membahu melawan junta, termasuk menyelamatkan korban yang berjatuhan saat pertempuran berlangsung.

Berdasarkan video operasi harian tim medis darurat, mereka tampak membawa korban menggunakan kapal kayu. Perawatan medis pun kadang diberikan selama perjalanan.

"Ini sudah dua tahun junta militer dan militer berperang dengan rakyatnya sendiri," kata Pelapor Khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, seperti dikutip CNN, Selasa (31/1).

Ia kemudian berujar, "Kami telah melihat 1,1 juta warga mengungsi, lebih dari 28 ribu rumah hancur, dan ribuan orang tewas."

Menurut laporan kelompok pemantau hak asasi manusia, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, (Assistance Association for Political Prisoners/AAPP) sejak kudeta, setidaknya 2.900 orang tewas di tangan junta dan 17.500 orang ditangkap.

Selain itu, sekitar 40 persen populasi hidup di bawah garis kemiskinan pada 2022. Di tengah kesulitan ini, hanya sedikit bantuan dari komunitas internasional.

Komunitas internasional mendesak agar junta mengakhiri kekerasan dan berdialog dengan berbagai pihak di Myanmar. Namun, mereka abai.

Di sisi lain, ekonomi Myanmar lumpuh. Mereka juga kekurangan pasokan makanan, bahan bakar, dan persediaan lain.

Tak hanya itu, junta disebut tengah berjuang untuk mendapat bantuan internasional supaya bisa membalikkan keadaan.

Menurut laporan, junta militer mengalami kesulitan keuangan, sebagian karena sanksi.

"Jika konflik tetap membayangi perhatian internasional, maka kami memberikan hukuman mati kepada orang yang tak terhitung jumlahnya," ungkap dia.