Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington DC pada Senin (13/11) saat Israelterus menggempur Gaza.

Dalam kesempatan itu, Jokowi membawa misi damai dan menyampaikan pesan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar AS bisa berbuat lebih banyak untuk menghentikan agresi Israel.

Jokowi juga meminta AS mendukung gencatan senjata sehingga tak ada lagi korban sipil di Gaza yang berjatuhan. Negeri Paman Sam merupakan sekutu dekat dan mendukung penuh Israel di konflik ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Misi damai Jokowi belum tentu bisa membuat Israel menghentikan serangannya ke Gaza," kata Siti kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/11).

"Negara atau sekelompok negara yang bisa menghentikan serangan Israel ke Gaza secara teori hanya negara yang lebih powerful dari Israel dan Amerika," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Namun, Siti enggan menyebut negara atau kelompok negara mana yang memiliki kekuatan lebih besar dari Israel dan Amerika Serikat sehingga bisa menghentikan agresi di Gaza.

Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Yon Machmudi memandang pernyataan Jokowi ke Biden sekadar menyampaikan kekhawatiran Indonesia.

"Ya, hanya menyampaikan concern Indonesia yang berkaitan dengan perlunya gencatan senjata tapi tergantung respons Amerika," kata Yon kepada CNNIndonesia.com.

Dia menilai bahwa respons Biden "tak positif" terkait permasalahan di Gaza. Presiden AS ini justru fokus ke kerja sama antar kedua negara itu.

Respons itu tercermin saat Biden mengawali pembicaraan. Biden, kata Yon, lebih mengarahkan topik ke kawasan di Indo-Pasifik.

Di kawasan tersebut, Amerika ingin lebih berkontribusi dalam menjaga perdamaian bukan membicarakan isu yang terjadi saat ini di Gaza.

Respons Biden semacam itu menunjukkan AS tak memberi kejelasan terkait sikap Jokowi.

"Saya melihat bahwa ada keengganan Amerika untuk membicarakan masalah yang terjadi di Gaza ini. Dan, ingin lebih fokus kemitraan yang bisa dibangun antara Indonesia-Amerika," ujar Yon.

Pengamat UI itu lalu menerangkan tindakan lanjut Indonesia usai melihat respons AS.

Menurut dia, Indonesia tetap perlu berkomunikasi dengan komunitas internasional terkait solusi dua negara meski belum ada tanda-tanda gencatan senjata.

"Dari sekarang saya kira sudah mulai dikomunikasikan dengan dunia Barat karena Amerika, Inggris, dan negara lain mulai melihat bahwa solusi mendasar pascaperang adalah direalisasikan two state solution. Dari sisi ini, terjadi kesepakatan," ujar Yon.

Lihat Juga : Pakar: Serangan Israel Hancurkan Gaza Melebihi Bom Nuklir Hiroshima

Namun, masalah lain adalah tak ada yang tahu kapan perang akan berakhir. Terlepas dari itu, Yon menilai dorongan politik dan diplomatik untuk memulai perundingan solusi dua negara tetap harus dilakukan tanpa menunggu gencatan senjata.

Solusi dua negara menyerukan pembentukan dua negara yang hidup berdampingan, aman, damai, dan saling mengakui kemerdekaan masing-masing.

Pertemuan Jokowi dan Biden berlangsung usai Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa untuk membahas krisis di Gaza pekan lalu.

Pertemuan tersebut menghasilkan resolusi yang berisi 31 poin. Poin itu di antaranya, mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman bisa segera diakhiri, bantuan bisa masuk, dan pentingnya mematuhi hukum internasional.

Resolusi itu juga mendesak DK PBB untuk mengeluarkan resolusi perusakan rumah sakit di Gaza.

Beberapa forum juga akan digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban Israel melalui Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Mahkamah Internasional (ICJ), dan Dewan HAM.

Lihat Juga : Joe Biden Sebut RS Al Shifa Gaza Harus Dilindungi dari Serangan Israel

Selain itu, resolusi OKI juga mengecam standar ganda dalam menerapkan hukum internasional, dan pengusiran 1,5 juta warga Palestina dari utara ke
selatan Gaza.

Resolusi tersebut juga mendorong dimulainya proses perdamaian yang sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian berdasarkan solusi dua negara.