Ketua Umum terpilih Partai Golkar Bahlil Lahadaliamembuka peluang dirinya menganulir atau merevisi calon kepala daerah yang direkomendasikan ketua umum sebelumnya, Airlangga Hartarto.

Bahlil akan mengkaji ulang hal itu. Meski tak semuanya, namun beberapa yang dianggap tidak bagus akan ia perbaiki.

Lihat Juga : Bahlil Bantah Isu Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina Golkar

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Bahlil bilang Golkar di bawah kepemimpinannya menargetkan untuk menang minimal 60 persen pada pilkada mendatang. Bukan hanya pilkada, namun dalam Pemilu 2029 mendatang.

"Kita pingin kursi kita lebih banyak dan di pilkada ini kita juga ingin menjadi yang terbaik dari setiap partai politik yang ada," kata Bahlil.

Lihat Juga : BREAKING NEWSHasil Munas: Bahlil Lahadalia Resmi Jadi Ketua Umum Golkar

Bahlil resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2024-2029 lewat hasil Munas XI Partai Golkar. Ia terpilih secara aklamasi setelah mengantongi 100 persen dukungan pemilik hak suara Munas mulai dari DPD tingkat satu dan dua, DPP, dan organisasi pendiri dan sayap partai Golkar.

Sementara itu, Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Plt Ketua Umum sebelumnya menegaskan rekomendasi calon kepala daerah dari partainya di Pilkada 2024 belum ada satu pun yang final.

Menurut dia, semua keputusan bisa berubah selama belum ada penandatanganan surat B.1 KWK untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). AGK mengatakan, keputusan final baru akan diteken oleh ketua umum dan kepengurusan yang akan datang setelah Munas.

"Berkaitan dengan penetapan cakada dan cawakada dari Partai Golkar, prosesnya sudah berjalan, saya sampaikan di sini bahwa penetapan yang fix itu belum ada satu pun," kata dia dalam jumpa pers Rapimnas Golkar di JCC, Selasa (20/8).

Lihat Juga : Bahlil Ditetapkan Jadi Ketum Golkar Lewat Aklamasi Munas Hari Ini

Golkar dalam kepemimpinan Airlangga Hartarto telah memberikan dukungan kepada sejumlah calon kepala daerah di Pilkada 2024 sampai akhirnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Beberapa daerah tersebut mayoritas berada di tingkat kabupaten kota. Sementara, tingkat provinsi baru DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.