Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak menahan mantan anggota DPR RI Miryam S. Haryani usai yang bersangkutan menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi paket pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun 2011-2013.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com,Miryam terlihat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (13/8) petang.

Lihat Juga : KPK Hentikan Penyidikan Kasus Eks Bupati Kotawaringin Timur

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyampaikan tim penyidik mendalami Miryam perihal pengetahuannya terkait dengan pengadaan e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun.

"Hari ini yang bersangkutan diperiksa dan didalami berkaitan pengetahuannya seputar pengadaan e-KTP," ucap Tessa.

Lihat Juga : Jejak Kasus Surya Darmadi dari DPO hingga Lepas Jerat KPK

Ia menambahkan tim penyidik KPK juga sudah mengajukan pencegahan ke luar negeri sejak bulan Februari lalu. Hal itu dilakukan agar tidak menyulitkan pemeriksaan Miryam dan menutup ruang yang bersangkutan melarikan diri.

"Info yang kita dapatkan yang bersangkutan sudah dicegah ke luar negeri. Kalau enggak salah bulan Februari," terang Tessa.

Miryam sebelumnya telah divonis lima tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti memberikan keterangan palsu di persidangan terkait kasus proyek e-KTP.

Kemudian KPK kembali menetapkan Miryam sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi paket pengadaan e-KTP tahun 2011-2013, dikenal dengan kode 'uang jajan'.

Miryam diduga meminta US$100 ribu kepada pejabat Kemendagri saat itu yakni Irman untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II ke beberapa daerah. Uang tersebut kemudian diserahkan ke perwakilan Miryam.

Miryam disinyalir menerima beberapa kali uang dari Irman dan Sugiharto (pejabat di Kemendagri) sepanjang 2011-2012 sejumlah sekitar US$1,2 juta.

Lihat Juga : Kasus Baru Firli Tentang Pelanggaran di KPK Naik ke Penyidikan

Selain Miryam, KPK juga memproses hukum Isnu Edhi Wijaya (Direktur Utama Perum Percetakan Negara/Ketua Konsorsium PNRI), Husni Fahmi (Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP, PNS BPPT), dan Direktur Utama PT Sandipala Arthapura Paulus Tannos.

Paulus Tannos hingga saat ini masih melarikan diri dengan menyandang status buron.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.