Menko Polhukam Marsekal (Purn.) Hadi Tjahjantomengatakan TNI mengusulkan ada penambahan pasal-pasal yang direvisi dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Ia menjelaskan dalam revisi UU TNI, dua pasal utama yang dibahas untuk diubah adalah pasal 53 soal usia pensiun dan pasal 47 soal prajurit TNI aktif menduduki jabatan di kementerian/lembaga.

Lihat Juga : Masyarakat Sipil Adukan Pembakaran Rumah Wartawan Sumut ke Istana

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kekinian, di antara ancaman yang sekarang sudah nyata ancaman global, adalah ancaman cyber crime, ancaman biologi, dan ketiga adalah ancaman kesenjangan. Dan ini akan dijabarkan dalam bentuk operasi militer selain perang yang tujuannya adalah operasi nonkinetik," ujar Hadi.

Salah satu yang diusulkan oleh TNI untuk dibahas dalam revisi adalah penghapusan Pasal 39 huruf c.

Pasal itu mengatur soal larangan bagi prajurit untuk terlibat dalam kegiatan bisnis. Hadi menjelaskan usulan itu masih dibahas.

"Terkait dengan kegiatan bisnis, ini masih terus dalam pembahasan," ujar eks Panglima TNI tersebut.

RUU tentang TNI kini sudah disahkan menjadi usul inisiatif DPR. Beberapa isu krusial di draf RUU TNI mengatur rencana penambahan batas pensiun usia prajurit dan rencana penempatan prajurit TNI aktif di kementerian/lembaga negara.

Lihat Juga : Menko Hadi soal Hapus Pasal Larangan Prajurit Berbisnis: Masih Dibahas