PT Allo Bank Indonesia Tbk membukukan laba bersihRp445 miliar pada 2023, meningkat 64 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp270 miliar.

Dari jumlah laba tersebut, sebanyak Rp6,1 juta disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sisanya sebesar Rp444,6 miliar sebagai laba ditahan. Ketentuan itu diputuskan lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") 2024 pada Jumat (31/5).

Dalam RUPST, ada enam agenda lain yang disetujui oleh pemegang saham. Agenda pertama, pemegang saham memberikan persetujuan dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang terdiri dari laporan pengurus, laporan keuangan dan laporan pengawasan dewan komisaris.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agendakedua, direksi membagikan informasi kepada pemegang saham terkait Rencana Kerja dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank.

Selanjutnya, dalam agenda ketiga, pemegang saham menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada dewan komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2024.

Agenda keempatadalah pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas III (PUT III). Adapun dalam PUT III, bank berhasil menghimpun dana sebesar Rp 4,8 triliun. Setelah selesainya PUT III, posisi ekuitas bank terus meningkat menjadi Rp6,9 triliun pada akhir 2023.

Kondisi ini menempatkan Allo Bank dalam kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti ("KBMI") 2 dan menjadikannya salah satu bank umum berbasis digital dengan permodalan terbaik di Indonesia.

Selanjutnya dalam agenda kelima, pemegang saham Bank memberikan persetujuan untuk mengangkat kembali seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi bank, yang berlaku efektif terhitung sejak saat RUPST ditutup sampai dengan RUPST yang akan diselenggarakan pada 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Kemudian agenda terakhir adalah terkait penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi direksi dan dewan komisaris bank, serta pembagian tugas dan wewenang direksi.