Indonesia tak menjadi salah satu anggota Alam Persemakmuran maupun Negara Persemakmuran Inggris, mengapa demikian?

Menurut pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, negara yang menjadi anggota Persemakmuran adalah bekas koloni Inggris.

Lihat Juga : Rusia Serang Balik Ukraina Habis-habisan usai Dibuat K.O di Kharkiv

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

[Gambas:Video CNN]

Inggris memang pernah menjajah Indonesia pada 1811 hingga 1816 setelah menang perang melawan Prancis di bawah Napoleon Bonaparte.

Ketika Prancis berjaya di Eropa, Belanda termasuk dalam kekuasaan negara itu sehingga daerah jajahannya pun di bawah kontrol Prancis.

Lihat Juga : 7 Negara yang Keluar dari Persemakmuran Kerajaan Inggris

Pemerintahan kolonial Hindia Belanda, nama Indonesia saat itu, di bawah Gubernur Jenderal Herman William Deandels yang merupakan kepanjangan tangan dari kekuasaan Prancis. Sedangkan kekuasaan Inggris atas Hindia Belanda di bawah pemerintahan Thomas Stamford Raffles.

Inggris kemudian menyerahkan kembali Hindia Belanda kepada Belanda yang berhasil 'merdeka' dari Prancis.

Pada 1814, Inggris menggelar pertemuan dengan Belanda di London dan menghasilkan kesepakatan Konvensi London.

Dalam konvensi tersebut, Inggris sepakat menyerahkan Hindia Belanda, nama RI saat itu, kepada Belanda.

Selain itu, Indonesia juga merdeka bukan karena pemberian dari Inggris atau negara lain, tetapi secara independen.

Kolonialisme Inggris di RI

Saat menguasai RI,Inggris mengirim Stamford Raffless untuk menata wilaya ini.

Ia lalu menghapus sistem monopoli perdagangan, sistem tanam paksa yang pernah diterapkan Belanda. Ia mengganti sistem yang dianggap lebih adil.

Lihat Juga : Ukraina Sepenuhnya Rebut Kharkiv usai Bikin Pasukan Rusia 'Nyerah'

Inggris kemudian menerapkan sistem sewa tanah dan membagi kewilayahan di Pulau Jawa.

Raffles juga menunjuk bupati lokal menjadi bagian dari pemerintahan.

Terlepas dari penjajahan Inggris di Indonesia, banyak negara yang dikuasai Inggris menjadi anggota Persemakmuran,

Negara Persemakmuran kini berjumlah 56 anggota. Dari jumlah itu, sekitar 32 anggota merupakan negara kecil.

Dalam situs resmi Commonwealth, mereka menuliskan menjadi Negara Persemakmuran bersifat suka rela. Mereka juga bisa keluar kapan saja.

Syarat lanjut baca di halaman berikutnya...

Berikut syarat bisa menjadi anggota Negara Persemakmuran

1. Sebagai aturan umum, negara pemohon harus memiliki hubungan konstitusional bersejarah dengan anggota Persemakmuran yang ada, kecuali dalam kondisi luar biasa.

2. Dalam kondisi luar biasa, pengajuan harus dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus.

3. Negara pemohon harus menerima dan mematuhi nilai-nilai, prinsip, serta prioritas dasar Persemakmuran sesuai Deklarasi Prinsip Persemakmuran 1971 dan aturan yang lain.

Lihat Juga : Ukraina Sepenuhnya Rebut Kharkiv usai Bikin Pasukan Rusia 'Nyerah'

4. Negara pemohon harus menunjukkan komitmen terhadap demokrasi dan proses demokrasi, termasuk Pemilu yang bebas dan adil.

Selain itu, pemohon harus menunjukkan tata kelola yang baik, layanan publik yang terlatih dan transparan, serta perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, berekspresi, dan persamaan hak.

5. Negara pemohon harus menerima norma dan konvensi Persemakmuran seperti penggunaan bahasa inggris sebagai media hubungan antar Persemakmuran.

Negara pemohon juga harus mengakui ratu/raja Inggris sebagai Kepala Persemakmuran.

Lihat Juga : Netizen Gaduh Komentari Gerutuan Raja Charles karena Noda Tinta

6. Pemohon juga didorong untuk bergabung dengan Commonwealth Foundation, dan mempromosikan organisasi bisnis dan masyarakat sipil yang kuat di antara mereka.

Selain itu, pemohon harus mendorong demokrasi partisipatif melalui konsultasi masyarakat sipil secara teratur.