Status Palestinadi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi sorotan usai muncul resolusi soal keanggotaan negara tersebut di organisasi ini.

Sejak 2012, Palestina menyandang status observer atau pengamat permanen di PBB. Pada April lalu, mereka mendaftar untuk menjadi anggota penuh.

Lihat Juga : Warga Israel Injak-Injak Bantuan untuk Gaza, Termasuk Kardus Indomie

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain Palestina, adakah negara yang pernah dan sedang menyandang status pengamat?

Menurut situs resmi PBB, terdapat negara non anggota yang menjalankan misi pengamat permanen yakni Vatikan.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONALPM Malaysia Temu Bos Hamas sampai Israel Minta Tolong Palestina

Vatikan

Vatikan merupakan sebuah kota yang terletak di dalam Kota Roma, Italia. Namun, dalam komunitas internasional, Vatikan memiliki status khusus bahkan setara dengan negara berdaulat.

Wilayah yang dianggap sebagai negara berdaulat terkecil di dunia ini merupakan tempat tinggal para pemimpin spiritual Gereja Katolik Roma. Hampir seluruh populasinya terdiri dari para pendeta dan biarawati dari berbagai negara.

Dalam status internasional, Vatikan juga memiliki nama resmi yakni Takhta Suci Vatikan atau The Holy See.

Vatikan telah menjadi pengamat atau observer tetap di PBB sejak 6 April 1964.

Status pengamat permanen bisa diajukan negara non anggota PBB yang merupakan anggota dari satu atau lebih badan khusus.

Namun, ketentuan status pengamat permanen tak tertuang dalam Piagam PBB dan hanya berdasarkan praktik.

Status pengamat tetap membuat mereka bisa berpartisipasi dalam berbagai acara di PBB, tetapi tak bisa ikut memberi suara atau voting.

Lihat Juga : AS Nilai Putin Sudah Putus Asa soal Ukraina usai Rusia Copot Menhan

Takhta Suci menerima status tersebut lantaran pilar PBB sesuai dengan Ajaran Sosial Katolik.

Pilar itu di antaranya mencegah perang dan meningkatkan perdamaian, melindungi dan memajukan martabat dan hak asasi manusia, mengembangkan manusia, membantu negara menepati janji, dan menghormati perjanjian dan hukum internasional.

"Ini terutama disebabkan oleh keinginan Takhta Suci untuk menjaga netralitas mutlak dalam masalah politik tertentu," demikian rilis mereka.

Istilah " Takhta Suci" mengacu ke otoritas tertinggi Paus sebagai Uskup Roma dan kepala dewan para Uskup. Ini adalah pusat pemerintahan Gereja Katolik Roma.

Dengan demikian, Takhta Suci merupakan institusi yang mempunyai badan hukum. Ini memungkinkan mereka mengadakan perjanjian secara yuridis setara dengan suatu negara, mengirim serta menerima perwakilan diplomatik.

Sementara itu, Kota Vatikan menjadi basis fisik atau teritorial Tahkta Suci.

Negara Kota Vatikan ini juga mempunyai ciri khas berdasarkan hukum internasional dan, dengan demikian, mengadakan perjanjian internasional.

Namun Takhta Sucilah yang secara internasional mewakili Negara Kota Vatikan.

Swiss

Swiss juga pernah menyandang status pengamat permanen di PBB pada 1946.

Namun, Swiss kini telah menjadi anggota tetap di PBB sejak September 2002.

Swiss memutuskan untuk menjadi anggota penuh karena menganggap PBB memiliki nilai dan tujuan yang sama dengan mereka.

Nilai itu yakni pengentasan kemiskinan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, hidup berdampingan secara damai antar masyarakat dan konservasi sumber daya alam.

"Tujuan kebijakan luar negeri Swiss, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Federal, sejalan dengan tujuan Piagam PBB," demikian menurut situs resmi pemerintahnya.

PBB menawarkan Swiss sebuah forum otoritatif dan multilateral di mana Swiss mampu mencapai tujuan dan mempertahankan kepentingan.