Sejumlah media asing menyoroti keputusan pemerintah Indonesia melarang social commerce, salah satunya TikTok Shop, berjualan di RI.

Dalam rapat terbatas yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Senin (25/9), pemerintah sepakat merevisi aturan terkait perdagangan dalam sistem elektronik.

Larangan itu bakal membatasi aplikasi semacam TikTok untuk hanya boleh mempromosikan barang atau jasa. Aktivitas lain, termasuk berjualan, tak akan diizinkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga : Komandan Armada Laut Hitam Rusia Tewas Dihantam Rudal Ukraina

Zulhas menuturkan larangan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Sejumlah media global seperti South China Morning Post (SCMP), The Straits Times, The Star, Bangkok Post, hingga Bloomberg pun ramai-ramai mewartakan hal ini.

Media Hong Kong SCMP menuliskan bahwa RI bakal mengatur pelarangan tersebut untuk mengendalikan pertumbuhan media sosial yang belakangan mulai merambah ke e-commerce.

"Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia bakal mengeluarkan regulasi untuk mengelola kehadiran media sosial yang berkembang di pasar e-commerce. Keputusan ini seiring dengan peningkatan kekhawatiran bahwa aplikasi seperti TikTok mengancam bisnis lokal dan offline Indonesia," tulis SCMP.

Media Singapura The Straits Timesjuga mengabarkan bahwa "Presiden Indonesia Joko Widodo mengadakan pertemuan kabinet untuk membahas masalah terkait e-commerce di Indonesia."

"Sebelumnya, Jokowi membahas kekhawatiran tentang meningkatnya jangkauan dan dampak TikTok Shop, dengan mengatakan bahwa hal itu berdampak buruk pada usaha mikro, kecil, dan menengah," tulis The Straits Times.

Media Malaysia, The Star, juga tak ketinggalan menyoroti kabar ini. The Star menggaungkan suara salah seorang pedagang di Tanah Abang yang kesulitan mendapat penghasilan setelah TikTok Shop merebak.

The Star lalu menggarisbawahi kabar bahwa RI bakal merilis aturan baru sesegera mungkin.

"Hukum di Indonesia tidak mencakup transaksi melalui platform media sosial seperti TikTok, Facebook, atau Instagram. Tetapi Presiden Joko Widood mengatakan peraturan baru tentang transaksi media sosial bisa dirilis paling cepat Selasa (26/9)," tulis The Star.

"Rancangan peraturan, yang diharapkan bakal disampaikan setelah Jokowi pada Senin (25/9) mengatakan bahwa beleid itu sedang 'difinalisasi di Kementerian Perdagangan', bakal bertujuan untuk mengekang apa yang Jakarta sebut praktik monopoli," tulis The Star.

[Gambas:Video CNN]

Media Amerika Serikat, Bloomberg, bahkan turut mewartakan hal ini. Bloombergmenyoroti ambisi TikTok melebarkan sayap ke ranah online shopping terancam gagal.

"Ambisi TikTok memperluas ke online shopping menghadapi pukulan besar dari aturan Indonesia yang ditetapkan untuk mengekang operasi TikTok di pasar e-commerce terbesarnya," tulis Bloomberg.

Sejumlah media ekonomi seperti The Business Times dan Time juga termasuk media yang menyoroti isu ini.