Pemerintah akan menggelar hajatan peringatan HUT RI ke-79diIKN pada pekan ini.

Upacara perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN ini merupakan mimpi Jokowi menjelang akhir masa pemerintahannya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut untuk mewujudkan mimpi itu, pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp87 miliar.

Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata mengatakan anggaran perayaan HUT Kemerdekaan RI itu naik 64,15 persen dibandingkan upacara HUT RI di Jakarta tahun lalu, yang sebesar Rp53 miliar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertama, upacara kemiliteran di IKN yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua, hiburan rakyat di Istana Merdeka Jakarta yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Tahun ini kami menyiapkan anggaran Rp87 miliar untuk perayaan 17 Agustus di IKN, kalau dibanding tahun lalu di Jakarta itu Rp53 miliar," ujar Isa dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (13/8).

Menurutnya, kenaikan anggaran terjadi karena pengadaan alat-alat upacara dan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menjamu tamu undangan.

"Kenaikannya memang terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana (IKN). Rincian biaya yang besar itu alat-alat upacaranya kemudian sarana fisiknya," imbuhnya lebih lanjut.

Pembengkakan anggaran pun sejatinya diakui Jokowi. Namun, ia menyebut kenaikan masih dalam batas wajar.

"Iya namanya dulu hanya di satu tempat. Ini karena ada transisi sehingga menjadi di dua tempat. Tapi kan bukan lompatan yang anu," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Jumat (9/8).

"Saya kira anggaran biasa, wajar dan juga anggarannya di Kemensetneg," ucapnya lebih lanjut.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebut biaya mahal untuk perayaan HUT ke-79 RI di IKN sejatinya tak hanya dinikmati elit bangsa tapi juga masyarakat bawah. Ia menyebut masyarakat di sekitar sana lah yang bisa menikmati situasi tersebut bukan pemerintah yang berbasis di Jakarta.

"Apapun harga itu dikatakan mahal. Tetapi sesungguhnya masyarakat bawah yang menikmati, masyarakat ekonomi daerah sini menikmati situasi itu, bukan kami-kami yang di Jakarta," kata Moeldoko dalam suatu video, Senin (12/8).

Moeldoko menyebut masyarakat di sekitar IKN menikmati itu karena perekonomian di sana bergerak dengan baik akibat dari perayaan HUT RI.

Meski demikian toh tetap saja penggunaan anggaran itu tetap memicu kritik. Salah satunya dari Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Ia menilai penggunaan anggaran fantastis hingga Rp87 miliar untuk perayaan HUT RI di IKN adalah bentuk pemborosan anggaran.

Pasalnya, gelontoran dana yang fantastis untuk upacara ini dilakukan di tengah prihatinnya kehidupan masyarakat imbas menurunnya daya beli masyarakat hingga gilanya badai PHK saat ini.

Untuk PHK misalnya, data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan misalnya, menunjukkan 44.195 buruh sudah menjadi korban PHK selama periode Januari-pertengahan Agustus 2024 ini.

Angka ini melesat dibanding Juni lalu yang masih 32 ribuan. Menurutnya, di saat banyak sekali masyarakat yang butuh perlindungan sosial untuk bisa mempertahankan daya belinya karena apa-apa semakin mahal, biaya kuliah yang semakin mencekik hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah malah memprioritaskan upacara di IKN.

Itu katanya, sangat ironi.

"Cara-cara yang tidak sensitif seperti ini makin menunjukkan kualitas dari APBN memang digunakan untuk belanja nonproduktif. Apalagi tahun depan utang dan bunga utang yang harus dibayar menembus Rp1.200 triliun lebih yang terdiri dari Rp800 triliun utang jatuh tempo dan Rp400 triliun bunga utang tahun berjalan," ucap dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/8).

Bhima berpendapat upacara dengan biaya besar di IKN mengiris hati masyarakat miskin, melukai semangat kemerdekaan dan tidak peka terhadap tantangan yang dihadapi negara saat ini.

"Masyarakat diminta bayar pajak lebih banyak, tapi hasilnya sebagian untuk pesta berlebihan ini sangat absurd," tegas dia.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai dengan keterbatasan anggaran yang ada, upacara kemerdekaan tahun ini adalah upacara paling mahal. Menurutnya, upacara itu digelar hanya sebagai penutupan pemerintahan Jokowi demi meninggalkan 'warisan' di IKN.

Dengan kondisi ekonomi negara saat ini, Faisal menilai pengeluaran anggaran mencapai Rp87 miliar untuk sebuah perayaan kemerdekaan adalah sebuah pemborosan. Padahal di tengah pemborosan itu katanya, pemerintah malah menekan anggaran lain untuk kepentingan publik. 

"Ketika subsidi misalkan untuk masyarakat menengah ke bawah itu terus ditekan-tekan, dikurangi, kemudian juga dari anggaran untuk banyak kementerian/lembaga, termasuk untuk pelayanan publik yang banyak dikurangi, ini malah terjadi peningkatan anggaran yang bukan prioritas sebetulnya," jelas dia.

Ia tak menampik bahwa perayaan kemerdekaan di IKN adalah sesuatu hal yang penting. Namun, ia menilai pemerintah seharusnya bisa lebih sensitif dalam merancang pengeluaran anggaran untuk upacara kemerdekaan tersebut. Sebab, banyak pembangunan IKN yang masih belum siap bisa memicu pengeluaran yang lebih besar.

[Gambas:Photo CNN]

"Dan juga dalam hal ekosistem yang ada di situ memang relatif terutama pada yang awal ini belum siap. Tidak sesiap untuk sebuah kota yang sudahestablish. Maka biaya untuk transportasi logistik dan yang lain itu jadi berpotensi menjadi lebih mahal," ucap Faisal lebih lanjut.

"Semestinya kalau saja tidak buru-buru untuk mengejar target upacara kemerdekaan di IKN, mestinya ini kalau sejak awal diantisipasi masih bisa disisir, masih bisa dicoba ditekan supaya ongkos sewa, misalkan kendaraan itu tidak sampai dua-empat kali lipat daripada normal," imbuhnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita pun berpendapat hal yang sama. Menurutnya, lokasi IKN yang sangat jauh serta progresnya yang masih jauh dari harapan membuat acara sebesar HUT RI di sana menjadi lebih fantastis ketimbang dilaksanakan di Jakarta di mana semua 'support system' sudah ada.

Maka itu, pilihan untuk merayakan HUT RI di IKN memang mengandung risiko pembengkakan fiskal jika dibandingkan diadakan di Jakarta seperti biasanya.

"Namun lagi-lagi bagi pemerintah, opsi tersebut dianggap 'layak' diambil untuk tujuan yang dianggap lebih besar," kata Ronny.

Secara umum, Ronny melihat dari perayaan HUT RI di IKN bahwa kepekaan pemerintah memang sudah lama menipis untuk urusan perasaan rakyat banyak.

"Bahkan bukan hanya soal perayaan di IKN saja, soal membangun IKN di sana pun sebenarnya sangat tidak sensitif terhadap banyak hal di negeri ini, termasuk terhadap perasaan masyarakat banyak," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]