Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa laporan soal perdagangan manusia oleh Amerika Serikatyang juga menyinggung masalah di Indonesia, disusun dengan tidak transparan.

"Laporan sejenis ini adalah laporan dasar satu negara yang bersifat unilateral, tanpa parameter yang jelas, dan proses penyusunannya pun tidak transparan," kata jubir Kemlu, Teuku Faizasyah, dalam jumpa pers virtual, Kamis (21/7).

Faizasyah menanggapi laporan Kemlu AS yang memang rutin dirilis tiap tahun. Dalam laporan itu, AS membeberkan kondisi perdagangan manusia di banyak negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemerintah negara dalam kategori itu dianggap tidak memenuhi indeks UU Perlindungan Korban Perdagangan Manusia Tahun 2000 (TVPA), tetapi sudah berupaya memenuhi standar tersebut.

Negara-negara yang masuk dalam kategori tersebut mengalami kenaikan angka korban perdagangan manusia secara signifikan, tetapi tak ada penanganan konkret dari negara.

Selain itu, negara dalam kategori itu dinilai gagal memberikan bukti dalam menangani berbagai masalah perdagangan manusia sejak tahun lalu, seperti meningkatkan penyelidikan dan penuntutan.

Menurut Faizasyah, Indonesia sebenarnya tidak bisa berkomentar atas laporan tersebut, mengingat parameter yang digunakan tidak jelas.

"Akan lebih berbahaya lagi jika laporan-laporan serupa ini dilatarbelakangi pula oleh semangat rivalitas antara kekuatan besar," katanya.

"Dalam kaitan ini, dan di tengah situasi dunia yang sedang menghadapi banyak tantangan, sudah selayaknya negara-negara mengembangkan kerja sama, memperkuat solidaritas dan kapasitas, demi dunia yang damai, stabil, dan berkemakmuran."

[Gambas:Video CNN]

Faizasyah juga menekankan Indonesia sangat berkomitmen untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, salah satunya dengan menginisiasi program Bali Process bersama Australia sejak 2002.

Bali Process merupakan forum untuk membahas kebijakan, pertukaran informasi, dan kerja sama praktis untuk menyelesaikan masalah perdagangan manusia, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara lain di kawasan.

"Saya menegaskan bahwa Indonesia sangat berkomitmen untuk isu-isu yang terkait dengan perdagangan manusia atau isu-isu kejahatan lintas negara terkait manusia," kata Faizasyah.