erek 34 2d - Jurus Prabowo Berantas Darurat Pangan & Papan
2024-10-07 22:02:19
Jakarta, CNBC Indonesia- Fokus utama pemerintahan Prabowo Subianto tertuju pada pemenuhan tiga kebutuhan dasar manusia: sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal).
Fokus utama tersebut dibeberkan Burhanuddin Abdullah yang tak lain Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka serta anggota TKN Dradjad Wibowo di acara UOB Economic Outlook 2025 hari ini, Rabu (25/9/2024).
Aspek pangan, sandang, dan papan ini menjadi fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat, dan pemerintahan Prabowo bertekad untuk mewujudkan kemandirian di bidang ini. Fokusnya adalah mengurangi ketergantungan pada impor serta meningkatkan produksi dalam negeri di sektor-sektor strategis yang mendukung kebutuhan pokok masyarakat.
Prabowo-Gibran Rakabuming Raka yang akan memimpin Indonesia mulai 20 Oktober 2024 juga menjadikan sandang sebagai fokus perbaikan meskipun banyak tantangan.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan sandang adalah memperkuat industri tekstil dalam negeri. Menurut Burhanuddin Abdullah, industri tekstil Indonesia perlu menghadapi persaingan global yang semakin ketat dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas produk.
Pemerintahan Prabowo berencana mendorong investasi di sektor ini untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi impor pakaian jadi, yang saat ini masih mendominasi pasar domestik.
Sektor pangan menjadi sorotan utama mengingat ketergantungan Indonesia pada impor bahan pangan yang masih tinggi, khususnya untuk komoditas strategis seperti beras dan kedelai. Untuk mengatasi hal ini, Prabowo menargetkan peningkatan produktivitas pertanian melalui modernisasi teknologi pertanian dan memperluas lahan tanam.
Burhanuddin mengatakkan Indonesia sudah banyak impor pangan sehingga perbaikan sektor tersebut mendesak.
"Karena kita tahu bagaimana kita temukan diri kita setelah reformasi kita menemukan diri kita menjadi net importer of everything dari pangan manufaktur," terang Burhanuddin.
Dirinya menyadari, upaya untuk menghapus nama negara impotir telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Hanya saja realitanya belum terwujud. Misalnya saja soal swasembada pangan.
"Jadi political will-nya sudah ada di pidato-pidato kita ada swasembada pangan political will dalam SK sudah ditulis. Masalahnya adalah kita tidak punya kapasitas untuk mengimplementasikan, apakah itu anggarannya tidak ada atau apakah itu manusianya yang tidak siap mengerjakan itu," paparnya.
Pemerintahan Prabowo, kata Burhanuddin akan memastikan kapasitas implementasi dikedepankan. Kemudian memastikan dukungan dari semua pihak agar kebijakan berjalan sesuai rencana.
"Kita beri anggaran secukupnya seperti yang diperlukan, kita pilih orang-orang yang ahli di bidangnya untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut dan dengan hanya cara itu saya kira bisa melakukannya," pungkasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir 2023 impor pangan RI mengalami kenaikan jadi US$ 13,8 miliar atau sekitar Rp 208,31 triliun (US$ 1=Rp 15.095). Nilai tersebut meningkat 5,3% dibandingkan 2022 sebesar US$ 13,11 miliar.
Impor terbesar adalah gandum dan meslin yang menembus US$ 3,68 miliar atau sekitar Rp 57,44 triliun. Komoditas kedua dengan nilai impor tertinggi adalah gula yakni sekitar Rp 45 triliun disusul kemudian dengan beras dan kedelai.
Dari sisi kenaikan nilai, beras menjadi komoditas dengan lonjakan terbesar. Nilai impor beras pada 2023 melonjak 785,5% dibandingkan 2022.
Impor beras juga sangat dilihat dari sisi volume. Indonesia mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton pada 2023. Jumlah tersebut melesat 613,6% dibandingkan pada 2022 yang tercatat 429.207 ton.
Drajad Wibowo, ekonom INDEF yang juga anggota Dewan Pakar TKN, menjelaskan ketahanan pangan tidak hanya terkait dengan produksi tetapi juga distribusi dan akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas.
Selain pangan, sektor perumahan juga menjadi prioritas utama di era pemerintahan Prabowo. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan urbanisasi yang terus meningkat, pemerintah menghadapi tantangan dalam menyediakan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat.
Prabowo berkomitmen untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat melalui berbagai skema, termasuk subsidi dan program kepemilikan rumah yang mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemenuhan kebutuhan papan atau rumah masih menjadi pekerjaan berat pemerintah. Backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih mencapai 12,7 juta. Backlog sulit turun karena terus meningkatnya kebutuhan, terbatasnya sumber pembiayaan, serta minimnya akses ke perbankan.
Backlog kepemilikan rumah menunjukkan kesenjangan atau selisih antara jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan.
Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Rumah dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) memperkirakan backlog perumahan saat ini mencapai 12,7 juta.
Backlog kepemilikan rumah di perkotaan mencapai 10 juta sementara di pedesaan sebesar 2,7 juta. Angka backlog hanya turun tipis dibandingkan pada 2010 yang tercatat 13,5 juta unit.
Baca:Prabowo Umumkan Menteri Penerimaan Negara di 20 Oktober, Siapa Nih? |
Namun, upaya untuk mencapai kemandirian di tiga kebutuhan dasar ini tidaklah mudah. Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan infrastruktur, teknologi, serta kemampuan pembiayaan dari sektor swasta. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pertumbuhan industri domestik.
Selain itu, peran teknologi menjadi sangat penting dalam mendukung kemajuan sektor pangan dan sandang. Digitalisasi rantai pasokan pangan, misalnya, dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan mengurangi pemborosan. Di sektor sandang, adopsi teknologi manufaktur canggih bisa mempercepat produksi dan menurunkan biaya.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, kualitas pendidikan Indonesia juga menjadi sorotan penting dalam meningkatkan daya saing generasi muda.
Berdasarkan data terbaru, Burhanudin Abdullah menyampaikan bahwa rata-rata IQ anak Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga, yang sebagian disebabkan oleh gizi buruk dan kurangnya akses pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil.
Program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung oleh pemerintahan Prabowo berupaya menjadi solusi dari masalah kurangnya gizi anak-anak Indonesia.
Melalui kebijakan-kebijakan yang tepat, era pemerintahan Prabowo diharapkan dapat menciptakan fondasi ekonomi yang kuat dan mandiri, dengan memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, tantangan besar masih membayangi, dan keberhasilan program-program ini akan sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan dukungan dari berbagai pihak.
Tantangan Industrialisasi
Burhanuddin Abdullah mengungkapkan Indonesia juga dihadapkan pada deindustrialisasi dini dan kemunduran dibandingkan era orde baru. Hal ini terlihat dari sumbangan industri manufaktur yang tidak mencapai 20% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Persoalan ini menjadi perhatian besar Prabowo Subianto.
"Saya ingat betul di akhir pemerintahan orde baru, share industri kita ke PDB hampir 30%, kalau kita sampai 30% kita dapat predikat negara industri. Karena kita tahu, kalau di UNIDO 30% ke atas bisa disebut negara industri. Sekarang ternyata kita dari 29% sudah turun ke 18%," kata Burhanuddin
Angka 18% menurutnya adalah angka pra industri dan level tersebut sama dengan sumbangan industri ke PDB di era 1970an. Hal ini pun menyulitkan Indonesia karena saat ini 48% barang manufaktur dibuat oleh China, dengan harga murah dan kualitas yang baik.
"Andaikata kita bisa cari barang manufaktur yang bisa kita buat, belum tentu bisa lebih murah. Kita merasa terpojok di sini, karena itu industrialisasi dan hilirisasi SDA bisa dilakukan," kata dia.
Data BPS menunjukkan pertumbuhan manufaktur pada kuartal II-2024 di angka 3,95% (year on year/yoy) adalah yang terendah sejak kuartal IV-2021 atau 1,5 tahun terakhir. Ini juga menjadi kali pertama pertumbuhan manufaktur di bawah 4% dalam 1,5 tahun terakhir.
Tak hanya pertumbuhannya yang melambat. Kontribusi sektor manufaktur ke Produk Domestik Bruto (PDB) stagnan bahkan terus melandai. Sektor manufaktur hanya 18,52%, terendah dalam tiga kuartal.
Sektor manufaktur juga diperkirakan masih muram seperti tercermin dalam aktivitas manufaktur.
Data Purchasing Managers' Index (PMI) yang dirilis S&P Global hari ini, Senin (2/9/2024) menunjukkan PMI manufaktur Indonesia jatuh dan terkontraksi ke 48,9 pada Agustus 2024. Artinya, PMI Manufaktur Indonesia sudah mengalami kontraksi selama dua bulan beruntun yakni pada Juli (49,3) dan Agustus.
CNBC INDONESIA RESEARCH
[email protected]
