Transnistria menjadi sorotan usai kelompok separatis yang menguasai wilayah itu meminta pertolongan dan perlindungan secara terbuka kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam rapat khusus Kongres Transnistria baru-baru ini, para politikus meminta Moskow melindungi wilayah itu dari "tekanan pemerintah Moldova yang terus meningkat.

Lihat Juga : Rusia Ramal Negara Eropa Ini Mungkin Akan Bernasib Sama dengan Ukraina

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Transnistria secara sepihak mendeklarasikan untuk memisahkan diri dari Moldova saat Uni Soviet pecah pada 1990.

Saat Uni Soviet masih berjaya, Transnistria sempat menjadi bagian otonom Ukraina, dan wilayah tetangga Bessarabia. Sehingga sebagian besar penduduk di wilayah ini menggunakan bahasa Rusia.

Pada 1992, Transnistria sempat berperang dengan Moldova yang menewaskan 1.500 jiwa. Perang berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata yang berlangsung hingga hari ini.

Meski begitu, pemisahan Transnistria tidak diakui oleh komunitas internasional sehingga saat ini masih berstatus bagian dari wilayah Moldova. Wilayah ini pun kerap disebut sebagai "negara yang tak diakui oleh dunia".

Lihat Juga : Seperti Apa Kehidupan Warga Muslim di Israel?

Dikutip CNN, Transnistria kini dikuasai oleh kelompok separatis pro-Rusia dan telah lama menerima bantuan dan dukungan ekonomi, politik, hingga militer dari Negeri Beruang Merah.

Rusia juga menempatkan sekitar 1.500 tentaranya di Transnistria.

Transnistria juga pernah mendeklarasikan referendum kemerdekaan pada September 2006, namun tetap tidak diakui Moldova dan komunitas internasional.

Meski begitu, Transnistria tetap tidak menyerah untuk memisahkan diri dari Moldova hingga beberapa kali menggaungkan keinginan untuk bergabung dengan Rusia.

Dalam referendum 2006 tersebut, wilayah dengan total populasi 465 ribu penduduk ini menuntut hak kemerdekaan dari Moldova dan mendukung persatuan dengan Rusia.

Presiden Transnistria Vadim Kranoselsky yang telah berkuasa sejak 2016 juga terus menggaungkan prioritasnya mendukung wilayah tersebut bergabung dengan Rusia.

Kranoselsky bahkan sering kali menyerukan keinginan Transnistria bergabung dengan Rusia dalam beberapa forum resmi.

Hingga hari ini, status politik Transnistria belum jelas. Meski tidak diakui sebagai sebuah negara oleh dunia, Transnistria secara de facto merupakan republik presidensial yang memiliki pemerintah, parlemen, militer, polisi, hingga mata uang sendiri.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga masih menganggap Transnistria sebagai bagian dari Moldova. Hanya tiga negara, yakni Abkhazia, Republik Artskah dan Ossetia Selatan, yang mengakui Transnistria sebagai negara merdeka.

Namun ketiga negara tersebut juga masih diakui secara terbatas oleh dunia.