pemulung togel - Target Satgas BLBI 2025 Cuma Rp2 T, Ini Alasannya!
2024-10-07 23:52:54
Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Keuangan menargetkan perolehan dana sebesar Rp 2 triliun dari program penanganan hak tagih negara dari dana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 2025.
Melalui Satgas BLBI yang dibentuk pada 2021, pemerintah baru mengumpulkan dana hak tagih itu senilai Rp 38,88 triliun hingga 5 September 2024. Padahal, target yang dicanangkan awalnya Rp 110 triliun.
Baca:Kejar Utang Obligor Rp70 T, Satgas BLBI Ganti Nama di Era Prabowo |
Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban yang juga merupakan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mengatakan, angka Rp 110 triliun itu sendiri sebetulnya bukan merupakan target.
Ia mengatakan, angka Rp 110 triliun itu merupakan nominal dana yang sebetulnya harus diurus pemerintah untuk ditagihkan kepada para obligor BLBI yang belum menunaikan kewajibannya kepada negara.
"Bukan soal Rp 110 triliun, Rp 110 triliun itu waktu itu kita laporkan itu adalah besaran yang harus kita urus," kata Rionald di kawasan DPR, Jakarta, Senin (9/9/2024).
"Barang yang kita urus waktu itu adalah Rp 110 triliun, ini barang lama semua. Jadi bahkan ketika kita mau build up casenya pun kita perlu waktu, kita lihat lagi semuanya," tegas Rionald.
Ia menekankan, untuk target 2025 yang hanya sebesar Rp 2 triliun itu sebetulnya bukan didasari dari berbagai kendala yang dihadapi selama proses penagihan, melainkan sebatas desain target realistis.
"Ya makin ke sini kan kita menyisir yang kecil, yang selama ini ada kan kita terus lakukan penagihan ya. Nah kita tahu bahwa akhirnya untuk yang besar-besar yang kita lakukan adalah penyitaan, kalau soal casenya itu memang enggak mudah," ujarnya.
Baca:Sri Mulyani Suntik Satgas BLBI Rp10,2 M Demi Kejar Tagihan Rp70 T |
Ia menekankan, supaya penagihan dana BLBI itu berkelanjutan, maka pemerintah berencana membentuk Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI pengganti Satgas BLBI yang akan habis masa tugasnya pada akhir tahun ini.
"Makanya kemudian kita mengusulkan di bentuk sesuatu seperti komite tetap lah. Karena bagaimanapun juga kan negara tetap mempunyai tagihan kepada orang-orang ini," ungkap Rionald.
Untuk melanjutkan program penagihan BLBI pada tahun depan atau masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan menganggarkan dana senilai Rp 10,25 miliar.
Anggaran itu akan digunakan untuk pembentukan Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI pengganti Satgas BLBI, hingga melanjutkan upaya pembatasan keperdataan dan atau layanan publik serta pencegahan bepergian ke luar negeri.
Dana itu juga akan digunakan untuk meningkatkan penelusuran informasi terkait debitur dan obligor dengan nilai kewajiban besar dan terafiliasi antara lain dengan bantuan audit investigasi BPKP, serta pelatihan peningkatan kemampuan asset tracing bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat (US Government).
(arj/mij) Saksikan video di bawah ini:
