Presiden FilipinaFerdinand Marcos Jr atau dikenal Bongbongdisebut ingin mengubah citra klan Marcos demi menutupi warisan kelam ayahnya, diktator Ferdinand Marcos Sr.

Ayah Bongbong sempat menjadi presiden Filipina pada 1965-1986. Di bawah pemerintahan dia, pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi merajalela.

Marcos Sr lengser usai digulingkan dalam gerakan Kekuatan Rakyat atau People Power pada 1986.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dewan Pusat Kebebasan dan Tanggung Jawab Media Bagi Vergel Santos mengatakan Bongbong sedang mencoba menaklukkan kenangan gelap saat ayahnya menjadi presiden.

"[Dia berupaya menaklukkan kenangan yang tersisa tentang] rezim kejam, penyiksaan, pembunuhan dan penjarahan yang dilakukan ayahnya," kata Bagi, dikutip South China Morning Post(SCMP), Sabtu (24/2).

Menurut laporan Amnesty Internasional saat Marcos Sr menjadi presiden terjadi 3.257 pembunuhan di luar hukum, 35.000 penyiksaan terdokumentasi, 77 penghilangan paksa, dan 70.000 penahanan.

Marcos juga diduga mencuri setidaknya US$10 miliar atau Rp155 triliun.

Upaya Bongbong menarasikan ulang sejarah sebetulnya sudah terlihat saat dia kampanye di pencalonan presiden pada 2022.

Bongbong dan tim kampanyenya memanfaatkan media sosial dengan menyebarkan disinformasi soal masa lalu ayahnya saat memimpin Filipina. Upaya ini berhasil memberikan pengaruh ke pemilih muda soal sejarah keluarga Marcos.

Lihat Juga : Dubes Jepang Bicara Resesi Ekonomi, Butuh Pekerja RI di Negaranya

Anak Marcos Sr itu meyakinkan ke pemilih bahwa di berusaha menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulai ayahnya.

Saat kampanye, Bongbong dan tim menyebarkan meme yang bertuliskan memulihkan "Zaman Keemasan Marcos" alih-alih menyelesaikan pelanggaran HAM.

Upaya Marcos Jr untuk menarasikan ulang posisi keluarganya di sejarah Filipina semakin terlihat saat dia terpilih menjadi presiden.

Pada September 2023, Kementerian Pendidikan Filipina merilis memo yang menyatakan istilah Diktadurang Marcos atau "Kediktatoran Marcos" akan diubah menjadi Diktadura atau" kediktatoran" di buku pelajaran kelas 6 yang baru.

Diktadura Marcos kerap digunakan untuk menggambarkan era darurat militer rezim ayah Bongbong.

Kongres Guru/Pendidik untuk Nasionalisme dan Demokrasi lantas mengecam tindakan tersebut. Mereka mengatakan menghapus nama Marcos akan memutarbalikkan sejarah dengan meremehkan citra ayah Bongbong sebagai diktator.

Sementara itu, analis politik Ronald Llamas mengatakan strategi Marcos bukan hanya sekadar merevisi sejarah, tetapi mengubah citra.

"Saya pikir [dia] mencoba mengubah citra nama Marcos. Dia tidak meninggalkan warisan ayahnya, tapi dia mencoba menciptakan warisannya sendiri sesuai dengan keinginannya sendiri," kata Llamas.

Dia juga mencatat Marcos Jr telah berbeda dari "jalur otoriter" yang diciptakan sang ayah. Llamas memandang Bongbong lebih berorientasi ke masa depan.

"Dia dan istrinya ingin menciptakan masa depan politik bagi anak-anak mereka," ujar dia.

Lihat Juga : Inggris Bantu Pasok Senjata ke Ukraina Rp4,8 T Meski Resesi Ekonomi

Pujian serupa juga terlontar dari eks mantan menteri perdagangan era Marcos Sr, Rafael Ongpin.

Ongpin meyakini Bongbong tengah menciptakan warisan sendiri melalui agenda kebijakan yang "progresif." Beberapa di antaranya berkomitmen membangun satu juta rumah setiap tahun dan mempererat hubungan dengan Amerika Serikat dan China.

Llamas berpendapat bahwa langkah awal kebijakan luar negeri Marcos Jr adalah upaya "memperkenalkan kembali nama Marcos dengan cara yang berbeda kepada komunitas internasional."

Sepanjang 2023, Bongbong melakukan banyak kunjungan ke luar negeri, menekankan reformasi ekonomi dan investasi asing, serta membahas isu-isu global.

Namun, di mata Bagi upaya Marcos di kancah internasional untuk kepentingan pribadi. Dia juga menilai Bongbong bukan saja mengubah citra, tetapi berupaya melakukan penebusan.

"Bukan untuk menebus diktator, karena tidak ada yang bisa menebusnya, tapi mungkin untuk menebus keluarga, karena keluarga adalah pewaris penjarahan [Marcos Snr]," ujar Bagi.