Pansus Haji DPR meminta pemerintahan Prabowo Subianto mendatang untuk menempatkan figur yang kompeten sebagai Menteri Agama.

Hal itu termaktub dalam poin kelima rekomendasi Pansus Haji 2024 yang dibacakan Ketua Nusron Wahid di Rapat Paripurna DPR, Senin (30/9).

"Pansus mengharapkan pemerintahan mendatang agar dalam mengisi posisi Kementerian Agama dengan figur yang lebih cakap dan kompeten dalam mengoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji," kata Nusron.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Pansus Haji juga menilai UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji harus direvisi.

Lihat Juga : Pansus Haji Gagal Lagi Panggil Menag, Yaqut Berdalih Tak Dapat Tiket

Nusron mengatakan revisi itu nanti harus dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan haji di Arab Saudi.

Kemudian, Pansus juga menyatakan pelaksanaan haji ke depan memerlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota jamaah.

Nusron menegaskan setiap keputusan yang diambil harus didasarkan atas peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.

"Terutama dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan," ucapnya.

Pada rapat paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 ini, Pansus haji menyetorkan hasil kerja mereka.

Pansus menyerahkan hasil kerjanya itu di tengah kegagalan memanggil Menag Yaqut Cholil Qoumas untuk dimintai keterangan di hadapan DPR.

Yaqut selalu mangkir dari panggilan Pansus. Ia mengaku tengah melawat ke luar negeri menjalani tugas kenegaraan.