MAGETAN, Jawa Pos Radar Madiun- Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024 Magetan terancam molor.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Magetan dr Pangajoman menyatakan bahwa dewan telah melayangkan surat kepada Pj Bupati Magetan.

Dalam surat itu, pihak legislatif meminta pemkab segera mengirimkan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD-P beserta lampiran pendukungnya.

Baca Juga: PDIP Urung Setor Nama Calon Pimpinan Dewan, Gedung DPRD Magetan Bakal Dihuni Delapan Fraksi

Namun dirinya mengklaim upaya yang dilakukan pihak DPRD Magetan itu belum mendapat tanggapan.

"Artinya, draf Raperda APBD-P 2024 sampai hari ini (Senin) belum dikirimkan,” ujarnya, Senin (23/9).

Menurut Pangajoman, ada konsekuensi jika pengesahan APBD-P sampai molor. Salah satunya, gaji pegawai dan anggota DPRD.

Baca Juga: DPRD Magetan Tolak Pembahasan Ulang KUA PPAS yang Diajukan Pemkab, Pengadaan PJU Senilai Rp 9 Miliar Gagal?  

Jika APBD-P tidak ditetapkan, anggaran yang digunakan adalah anggaran tahun berjalan (APBD induk), yang hanya mengalokasikan anggaran belanja pegawai hingga Oktober.

Dia menyebut, peminjaman dari APBD induk hingga Oktober mustahil dilakukan. Meskipun penjabaran APBD bisa dilakukan, namun teknisnya cukup rumit.

"Jika APBD-P molor, gaji atau upah pegawai juga terancam molor,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Pangajoman menegaskan bahwa jika APBD-P terlambat, belanja untuk program-program penting, terutama pengentasan kemiskinan, juga akan terhambat.

Baca Juga: Baru Juga Dilantik, 22 Anggota DPRD Magetan Sudah Ingin Gadaikan SK, Tutup Biaya Politik?

Bantuan sosial kepada masyarakat dan kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD) juga tidak bisa berjalan maksimal.