boswin 168 - Tim Prabowo Siapkan Tugas Pendalaman Pasar Uang di Badan Otorita Ini
2024-10-08 05:46:20
Jakarta, CNBC Indonesia -Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah mengatakan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto menyiapkan kebijakan financial deepening atau pendalaman keuangan guna mendorong investasi di Tanah Air.
Burhanuddin mengungkapkan pemerintahan baru kelak akan mencoba bangun kebijakan yang kondusif bagi investasi. Hal ini karena pemerintahan baru kelak harus tarik investasi asing.
"Betul karena gross domestic selling kita mungkin bolongnya 10% dari PDB ketimbang kebutuhan invetasi tapi kita juga ingin lihat supaya surplus ekspor kita cadangan devisa kita bisa juga ditempatkan di dalam negeri," paparnya, dalam UOB Economic Outlook, di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Baca:Kabar dari China & AS Bikin Deg-Degan, IHSG Rawan Longsor! |
"Karena itu persoalan untuk menciptakan atau persoalan untuk financial deepening kita harus kita lakukan," ujarnya.
Dia pun telah berpikir ke depannya, Badan Penerimaan Negara yang akan dibentuk Prabowo kelak bisa turut fokus pada masalah pendalaman keuangan.
"Saya ingin ada di sana satu sel yang khususkan diri bagaimana memperdalam masalah keuangan kita," katanya.
Adapun, pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memasukkan program pembentukan badan penerimaan negara atau BPN yang diusung Prabowo dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Baca:Prabowo Siapkan Cek Kesehatan Gratis Buat 55 Juta Rakyat RI di 2025 |
Dalam dokumen RKP Tahun 2025 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, BPN diberi nama sebagai Badan Otorita Penerimaan Negara. Badan itu dibentuk untuk meningkatkan rasio penerimaan perpajakan menjadi sebesar 10-12% terhadap produk domestik bruto (PDB) 2025.
"Upaya meningkatkan penerimaan perpajakan dilakukan untuk mencapai target rasio penerimaan perpajakan sebesar 10-12% PDB pada 2025, melalui pembenahan kelembagaan perpajakan melalui pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara untuk meningkatkan tax ratio sehingga APBN dapat menyediakan ruang belanja yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045," dikutip dari dokumen RKP 2025.
(haa/haa) Saksikan video di bawah ini:
