Bangladesh kembali mendidih dengan lebih dari 280 orang meninggal dunia imbas protes berujung kekerasan.

Para pengunjuk rasa mahasiswa yang mulanya memprotes kuota pegawai negeri sipil (PNS) bagi keluarga veteran kini menuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur.

Lihat Juga : Kesaksian Warga Ungkap Detail Baru Pembunuhan Pemimpin Hamas Haniyeh

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahkamah Agung Bangladesh akhirnya mengumumkan perubahan aturan usai protes dan bentrok pecah di seluruh negeri hingga menewaskan ratusan orang.

Kuota PNS bagi keluarga veteran kini hanya menjadi 5 persen. Namun, pernyataan Hasina dalam konferensi pers pada 14 Juli lalu memantik api di kalangan mahasiswa.

Dalam konferensi pers itu, Hasina ditanya oleh salah satu wartawan mengenai protes mahasiswa atas kuota PNS.

Lihat Juga : Inggris Rusuh, Keamanan Indonesia Islamic Center di London Diperketat

Sebagai tanggapan, Hasina mengatakan bahwa, "Jika cucu-cucu pejuang kemerdekaan tidak menerima manfaat [kuota], siapa yang akan menerimanya? Cucu-cucu Razakar?"

Di Bangladesh, "Razakar" adalah istilah yang sangat ofensif. Kata itu berarti sukarelawan, tetapi mengacu pada mereka yang mendukung operasi militer Pakistan untuk menumpas perang pembebasan Bangladesh 1971 dan dituduh melakukan kejahatan keji.

Hasina kerap menggunakan istilah ini untuk melabeli siapapun yang dia anggap sebagai ancaman atau pembangkang, demikian dikutip Al Jazeera.

Lihat Juga : Kerusuhan Inggris Meluas, Malaysia Minta Warganya Jauhi Kerumunan

Komentarnya itu pun langsung memicu protes. Mahasiswa merasa pernyataan Hasina meremehkan upaya mereka dalam memperjuangkan sistem kuota yang adil.

Dalam beberapa jam, para mahasiswa berbaris di Universitas Dhaka dan meneriakkan slogan provokatif, "Siapa kamu? Saya Razakar."

Bersambung ke halaman berikutnya...

PM Sheikh Hasina kemudian mengerahkan sayap mahasiswa partainya, Liga Chhatra Bangladesh (BCL), dan polisi untuk meredam protes. Enam orang tewas akibat kekerasan pada 16 Juli.

Selama empat hari berikutnya, lebih dari 200 orang tewas, sebagian besar mahasiswa dan warga biasa. Polisi dan kader bersenjata BCL menembakkan peluru tajam ke arah demonstran.

Lihat Juga : Iran Makin Dekat Serang Israel: Tak Ada yang Boleh Ragu Balasan Kami

Para pengunjuk rasa bagaimanapun menuntut permintaan maaf Hasina atas kekerasan, pemblokiran internet, serta menuntut dibukanya kembali kampus dan dibebaskannya mereka yang ditangkap.

Namun, bukannya mengabulkan tuntutan, Hasina malah fokus pada kerusakan properti pemerintah seperti kereta metro dan gedung televisi milik negara.

Hasina juga membantah telah melakukan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa, demikian dikutip Reuters.

Responsnya ini lagi-lagi membuat mahasiswa naik pitam. Oleh sebab itu, demo yang awalnya menuntut sembilan poin reformasi, termasuk permintaan maaf tanpa syarat Hasina, kini menyatu menjadi satu seruan: pengunduran diri Hasina.

Lihat Juga : Timteng Membara, Rusia Kirim Pasokan Pertahanan Udara-Radar ke Iran

Sejak menjabat sebagai perdana menteri pada 2009, Hasina telah menghadapi kritik atas pemerintahannya yang tumbuh otokratis. Ia membatasi kebebasan berbicara serta menindak perbedaan pendapat dan oposisi.

Masa jabatan Hasina sebagai kepala pemerintahan perempuan terlama di Bangladesh pun ditandai dengan penggunaan pasukan keamanan, salah satunya paramiliter Batalyon Aksi Cepat.

Batalyon ini sangat terkenal dan dituduh digunakan Hasina untuk menculik dan bahkan membunuh anggota oposisi serta pembangkang. Hasina bersama pasukannya pun dituding mencurangi pemilu.