KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun– Masa pengajuan pengganti bakal calon legislatif (bacaleg) untuk anggota DPRD Kota Madiun adem ayem.

Sampai dengan kemarin (17/9), belum ada satupun partai politik (parpol) yang mengajukan pergantian nama bacaleg maupun kocok ulang nomor urut dalam daftar calon sementara (DCS).

‘’Sementara ini, kami belum menerima pengajuan penggantian,’’ kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Madiun Herdi Wijanarko kemarin (17/9).

Sesuai jadwal, proses pergantian bacaleg itu berlangsung mulai 14–20 September. Nah, nama pengganti akan diverifikasi ulang pada 21–24 September.

Setelah itu, dilakukan pencermatan rancangan daftar calon tetap (DCT) pada 24 September hingga 3 Oktober, penyusunan dan penetapan DCT (4 Oktober–3 November), dan pengumuman DCT pada 4 November.

Herdi menyatakan, tahapan ini menjadi kesempatan terakhir bagi parpol untuk mengubah susunan bacaleg sebelum tahap pencermatan rancangan, penyusunan hingga penetapan daftar calon tetap (DCT).

‘’Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023, pada 24 September hingga 3 Oktober menjadi kesempatan terakhir parpol mengajukan perubahan. Setelah itu, tidak ada perubahan lagi,’’ jelasnya, kepada Radar Madiun.

Menurutnya, mekanisme pengajuan penggantian bacaleg tidak jauh berbeda dengan tahapan sebelumnya.

Parpol maupun bacaleg wajib memenuhi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran anggota legislatif dalam aplikasi Sistem Pencalonan (Silon).

Tak terkecuali melapirkan surat keterangan pengadilan negeri (PN), keterangan sehat, dan keterangan bebas narkoba.

‘’Termasuk melampirkan surat keterangan perubahan yang telah disetujui pengurus parpol pusat,’’ ungkapnya.

Setelah itu, lanjut Herdi, sejumlah dokumen yang diunggah dalam silon oleh parpol bakal dilakukan verifikasi administrasi (vermin).

Seandainya bacaleg pengganti memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan berhak masuk dalam DCT.