PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun- Total dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Kabupaten Pacitan tahun ini Rp 26,9 miliar.

Disinyalir penggunaannya asal terserap habis. Bahkan sejumlah kegiatan diduga tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2008 tentang DBHCHT.

Padahal, DBHCHT berperan besar dalam menopang beberapa sektor penting di daerah.

Seperti kesehatan, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Ironis! Peredaran Rokok Ilegal di Pacitan Kian Masif, Padahal Anggaran Penindakan Besar

Persentase alokasi DBHCHT tahun ini 50 persen untuk sektor kesejahteraan masyarakat, 40 persen kesehatan, dan 10 persen penegakan hukum.

‘’Dana tersebut dikelola sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD),’’ kata Kabag Ekonomi Setdakab Pacitan Ali Mustofa, Rabu (25/9).

Perinciannya, dinas sosial (dinsos) dengan pagu terbesar yang mencapai Rp 7,4 miliar, RSUD dr Darsono Rp 6,5 miliar.

Lalu dinas kesehatan (dinkes) Rp 4,2 miliar, dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP) Rp 2,7 miliar, dinas perdagangan dan tenaga kerja (disdagnaker) Rp 2,3 miliar.

Berikutnya, satpol PP Rp 2,1 miliar, dinas koperasi, UM dan perindustrian (dsikumin) Rp 500 juta serta DPUPR Rp 393 juta.

Alokasi untuk disdagnaker disinyalir untuk kegiatan yang tidak berkorelasi dengan cukai.

Baca Juga: Jelang Red Sparks vs IBK Altos, Lee So Young Akui Belum Pulih 100 Persen dari Cedera

Di antaranya pelatihan menjahit, pelatihan pengolahan biofarmaka, serta pelatihan pembuatan pakan ternak dan pupuk organik.

Selain itu anggaran Rp 393 juta dialihkan untuk mengatasi kekeringan.