KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun– Masa kampanye cawali dan cawawali Madiun sudah bergulir sejak 25 September lalu. Selama tahapan tersebut, ada beberapa ketentuan yang mesti dipatuhi oleh masing-masing calon maupun tim pemenangan pasangan calon (paslon).

Adapun ketentuan itu berkaitan dengan pemasangan alat peraga kampanye (APK). Sebelumnya, KPU setempat telah menetapkan beberapa lokasi yang dilarang untuk dipasangi APK.

Seperti di kawasan Alun-Alun Kota Madiun dan Jalan Pahlawan.

Pasalnya, dua tempat tersebut merupakan bagian dari objek wisata sekaligus pusat perekonomian Kota Madiun. Selain itu, di seputaran lokasi tersebut terdapat sejumlah kantor pemerintahan.

Tidak hanya itu, pemasangan APK juga dilarang di Jalan Abdulrahman Saleh. Sebab, di sepanjang jalan tersebut terdapat sejumlah sekolahan dan kantor pemerintahan.

Baca Juga: Hasil Putri Jatim vs Babel di Kapolri Cup 2024: Menang, Medi Yoku Cs ke Perempat Final

Antara lain, SMAN 1, SMAN 6, SMPN 4, SDN 02 Mojorejo dan kantor UPT Pengelola Pendapatan Daerah Madiun.

Namun demikian, pemasangan APK bisa dilakukan di pertigaan jalan tersebut.

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Madiun Fi'Krisna Setiawan mengatakan, penetapan larangan tempat pemasangan APK tersebut telah melalui pembahasan bersama.

Yakni dengan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPA), Bawaslu dan organisasi perangkat daerah (OPD).

’’Ya, karena di tempat-tempat itu termasuk (kawasan) protokoler,’’ katanya kemarin (27/9).

Baca Juga: Ribka Sugiarto dan Rian Ardianto Gelar Pernikahan Kearifan Lokal, Sajikan Hidangan Tamu dengan Konsep Piring Terbang

Di pihak lain, Divisi Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Madiun Novery Wahyu Hidayat ikut menyinggung soal kampanye di tempat pendidikan.