Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyurati Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mendesak badan itu menyepakati resolusi mengenai gencatan senjata di Jalur Gaza.

Kepada Presiden DK PBB, Jose Javier de la Gasca Lopez Dominguez, Guterres menyampaikan kecemasannya tentang situasi di Gaza yang semakin hancur akibat agresi Israel sambil menyinggung Pasal 99 Piagam PBB.

Lihat Juga : 4 Taktik Gila Hamas Hadapi Agresi Israel di Gaza

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Salah satu tanggung jawab utama DK PBB ialah menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

[Gambas:Video CNN]

Dalam suratnya, Guterres menyentil tanggung jawab tersebut dengan menekankan bahwa situasi di Palestina "dapat memperburuk ancaman yang ada terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional."

Ini merupakan langkah tak biasa yang dilakukan seorang Sekjen PBB. Surat ini dikirim Guterres lantaran DK PBB tak kunjung berhasil mengadopsi resolusi untuk mendesak Israel-Hamas gencatan senjata di Jalur Gaza.

Lihat Juga : Lebanon Masa Bodoh Israel Minta Maaf, Tetap Lapor ke DK PBB

Sekretaris Jenderal PBB sendiri memiliki kekuasaan terbatas dan tak bisa begitu saja menginisiasi rapat atau pembahasan di Dewan Keamanan PBB, demikian menurut Piagam PBB. Sebab, peran utama Sekjen PBB adalah sebagai Kepala Pejabat Administratif yang dipilih negara anggota setiap lima tahun.

Namun, Sekjen PBB memiliki kewenangan "khusus" dengan keberadaan Pasal 99 Piagam PBB. Pasal ini berisi mandat yang bisa memberikan Sekjen kuasa untuk mengangkat masalah apa pun ke Dewan Keamanan.

"Sekretaris Jenderal dapat menyampaikan isu dan masalah apa pun kepada Dewan Keamanan yang menurut penilaiannya bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional," demikian bunyi Pasal 99 Piagam PBB.

Lihat Juga : ANALISISAkar Masalah Pengungsi Rohingya Membludak di Aceh Bikin Warga Resah

Lantas, apakah surat Guterres ampuh mendesak DK PBB mengadopsi resolusi soal Gaza?

Bersambung ke halaman berikutnya...

Dosen studi politik dan keamanan di Murdoch University, Perth, Australia, Ian Wilson, mengatakan seruan Guterres atas Pasal 99 Piagam PBB tidak mungkin membuahkan hasil dalam rapat DK PBB yang digelar hari ini.

"AS akan memveto resolusi apa pun yang menyerukan gencatan senjata, tidak peduli seberapa hati-hati kata-katanya," kata Wilson kepada Al Jazeera.

Dewan Keamanan PBB bakal menggelar pertemuan pada Jumat pukul 10.00 pagi waktu setempat di New York. Pertemuan ini diadakan dua hari sejak mereka menerima surat Guterres.

Menurut Wilson, DK PBB sebetulnya bisa saja bertindak mengikuti saran Guterres dan mempertimbangkan resolusi gencatan senjata di Gaza.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONALLebanon Ogah Maafkan Israel hingga Anak Eks Kepala IDF Tewas

Akan tetapi, lima anggota tetap DK PBB, yakni China, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis memiliki kekuatan untuk memveto keputusan semacam itu.

"AS telah memveto 46 resolusi, termasuk yang mengutuk aneksasi ilegal Israel atas Dataran Tinggi Golan. Mereka benar-benar menghina tatanan berbasis aturan yang mereka klaim untuk didukung," kata Wilson.

"AS selalu memveto apa pun yang berusaha membatasi Israel. Ini benar-benar kontraproduktif karena seluruh dunia melihat mereka membiarkan dan menyediakan senjata untuk pembantaian besar-besaran," lanjut dia.

Sebuah resolusi DK PBB sendiri baru bisa diadopsi jika didukung oleh setidaknya sembilan suara tanpa ada satupun veto. Satu veto dari anggota tetap bisa menggugurkan seluruh hasil pemungutan suara meski semua anggota menyetujui resolusi.

Pada 15 November, DK PBB pertama kali berhasil mengadopsi resolusi yang menyerukan jeda kemanusiaan di Jalur Gaza, setelah sebulan gagal menyepakati resolusi apa pun.

Lihat Juga : ANALISISAkar Masalah Pengungsi Rohingya Membludak di Aceh Bikin Warga Resah

Resolusi yang diusulkan oleh Malta itu menyerukan Israel membuka koridor kemanusiaan di seluruh Gaza "selama beberapa hari".

Resolusi ini juga mendesak diberikannya perlindungan bagi warga sipil terutama anak-anak, serta memungkinkan pengiriman bantuan hingga evakuasi medis di daerah kantong tersebut.

Resolusi bernomor 2712 ini merupakan resolusi perdana yang berhasil diadopsi DK PBB usai empat draf resolusi sebelumnya gagal disahkan oleh para anggota sejak agresi Israel ke Jalur Gaza berkecamuk 7 Oktober lalu.

Dua draf resolusi DK PBB yang digagas Rusia gagal mendapatkan suara minimum untuk diadopsi. Satu draf rancangan Brasil diveto oleh AS dan satu draf usulan AS diveto Rusia dan China.

Meski DK PBB telah mengadopsi resolusi ini, Israel menolak keras karena menilai resolusi "tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan."

Israel pun berulang kali bersumpah bakal terus melanjutkan agresi hingga berhasil menumpas Hamas sampai ke akar-akarnya.