Menteri PerhubunganBudi Karya Sumadiberjanji akan memberi yang terbaik di tengah polemik subsidi KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Kita akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat," tegas Budi selepas Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (9/9).

Ia irit bicara saat ditanya terkait kebijakan kontroversial itu. Budi lebih memilih membahas inti pembahasan rapat meski wartawan bertanya tentang wacana subsidi KRL menjadi berbasis NIK. Pada raker kali ini, Kementerian Perhubungan mendapatkan persetujuan penambahan anggaran dari DPR RI.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada RAPBN 2025 ditetapkan anggaran Kemenhub sebesar Rp24,76 triliun. Namun, akhirnya Komisi V DPR RI menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp55,87 triliun menjadi Rp80,63 triliun.

Sebelumnya, isu perubahan penyaluran subsidi tiket KRL menjadi berbasis NIK muncul dalam Dokumen Nota Keuangan APBN 2025. Dijelaskan anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp4,79 triliun.

"Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek," tulis Buku Nota II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Akan tetapi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mengetahui terkait rencana tersebut. Ia berdalih belum ada rapat mengubah skema pemberian subsidi tiket KRL mulai 2025.

[Gambas:Video CNN]