Larangan mengenai keterlibatan seni musik dalam kehidupan beragama menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir.

Pasalnya, pro dan kontra soal hukum haram atau halal musik kembali mencuat dari sejumlah pemuka agama di Indonesia.

Di sisi lain, seni musik pun makin berkembang pesat di sejumlah negara-negara Jazirah Arab, termasuk Arab Saudi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga : Daftar 9 Negara yang Tolak Palestina Jadi Anggota PBB

Arab Saudi

Arab Saudi telah memutuskan mengizinkan industri musik di tanah airnya kembali berkumandang di sejumlah tempat setelah sempat melarangnya.

Melansir dari Reuters, Kerajaan Saudi mulai kembali mengizinkan pertunjukan musik bergeliat di negara itu sejak Putra Mahkota Pangeran Mohammed Bin Salman (MBS) naik takhta pada 2017 lalu.

Dengan Visi Saudi 2030-nya, MBS berupaya mengembangkan sektor wisata dan hiburan di Arab Saudi hingga melonggarkan sejumlah aturan seperti mengizinkan bioskop beroperasi lagi, menggelar konser dan festival, hingga mengizinkan perempuan menonton di stadion sampai bepergian sendiri.

Saudi juga mulai mengizinkan penggunaan bikin di sejumlah pantai-pantai privat di Jeddah, kota internasional, hingga penjualan minuman alkohol secara terbatas.

Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir, Saudi kembali mengizinkan King Fahd Cultural Centre dipenuhi 3.300 pengunjung untuk menikmati konser musik pada awal 2017 lalu. 

Melansir dari First Post, MBS berusaha lebih moderat sebagai salah satu perwakilan dari generasi muda kerajaan Arab Saudi.

Kebijakan baru MBS juga disambut meriah oleh sejumlah kalangan muda yang sempat terhenti kariernya dalam dunia seni karena larangan tersebut.

"Perasaan yang tak terlukiskan," ucap seorang pemusik Arab Saudi, Muhandis.

Arab Saudi sebelumnya memang sepenuhnya tabu dengan seni musik. Bahkan musik telah menjadi budaya yang kerap dimainkan dalam berbagai festival musim panas di Jeddah.

Lihat Juga : 15 Negara NATO Dukung Palestina, Apa Saja?

"Secara historis, masyarakat Saudi kaya akan budaya. Ada banyak tradisi musik, dengan variasi dan subkultur yang berbeda," ungkap profesor sosiologi di King Saud University, Abdussalam al-Wayel.

Uni Emirat Arab

Sebagai negara yang memegang syariat Islam kuat di kawasan Jazirah Arab, UEA tidak melarang seni musik untuk dinikmati masyarakatnya.

Bahkan, negara yang memiliki salah satu kota modern Dubai mengizinkan berbagai konser musik dari berbagai pemusik ternama.

Namun, pemerintah Dubai melarang musik keras untuk dimainkan di berbagai area publik yang terbuka. Melansir dari Whats on, Dubai mengatur batas volume musik yang tak lebih tinggi dari 70 desibel.

Lihat Juga : 6 Negara Sekutu AS Dukung Resolusi Status Anggota Palestina di PBB

Oman

Oman menjadi negara yang terletak di kawasan Jazirah Arab dan berbatasan langsung dengan Arab Saudi.

Negara di Timur Tengah itu telah melibatkan musik sebagai salah satu budaya turun temurun sejak lama.

Melansir dari National News, sebuah kota di Oman bernama Sur disebut sebagai pusat perkembangan tradisi musik Afro-Oman yang berkembang pesat.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Yaman

Pemerintah Yaman sebenarnya tidak melarang warga negaranya untuk mengadakan berbagai festival yang berkaitan dengan seni musik.

Namun, kekuasaan milisi Houthi di Yaman yang menjalar luas di berbagai wilayah kerap melarang musik dan lagu pada berbagai acara masyarakat. Hal ini mereka sampaikan lantaran tak sesuai dengan ajaran yang mereka anut selama ini.

Oleh sebab itu, Kementerian Informasi, Kebudayaan, dan Pariwisata Yaman menetapkan 1 Juli sebagai Hari Nyanyian Yaman. Hari tersebut sebagai salah satu perayaan atas kebebasan bermasyarakat.

"Menanggapi inisiatif yang diluncurkan oleh sejumlah seniman, intelektual dan aktivis, dalam rangka memperkuat identitas dan identitas Yaman..," ujar Menteri Informasi, Kebudayaan dan Pariwisata pemerintah Yaman, Muammar al-Eryan seperti dikutip Arab Weekly.

Lihat Juga : Thailand Bakal Kembali Masukkan Ganja sebagai Golongan Narkoba

Iran

Pemerintah Iran telah lama melarang musik, tv, hingga radio sejak Revolusi Iran pada 1979.

Alhasil, berbagai pasar gelap menjadi salah satu solusi alternatif sejak pelarangan tersebut. Tak jarang dari warga negara Iran yang membeli musik Barat melalui penyelundupan.

"Anda bisa mendapatkan segalanya di pasar gelap," kata seorang jurnalis dan pembuat film keturunan Iran-Kanada, Maziar Bahari seperti dikutip Euronews.

Hingga kini, larangan tersebut kian longgar seiring dengan perkembangan zaman. Namun, pemerintah agama yang memiliki paham kuno masih menghambat berbagai upaya perkembangan industri musik.

Ini terlihat dari bagaimana sulitnya untuk melakukan promosi terhadap industri musik.

Qatar

Qatar menyimpan sejumlah budaya dan tradisi yang berkaitan dengan musik hingga tarian. Musik yang telah berkembang lama di Qatar menjadi salah satu primadona bagi masyarakat.

Menjadi negara yang punya keyakinan kuat akan Islam, Qatar tak melarang satupun seni musik untuk dapat berkembang di negaranya. Bahkan, pemerintah Qatar sangat mendukung kemajuan industri musik di negara tersebut.

Lihat Juga : Jalan Panjang-Berliku Palestina untuk Jadi Anggota Tetap PBB

Irak

Irak menjadi salah satu negara di kawasan Jazirah Arab yang sebelumnya memiliki paham radikal tentang musik sejak kekuasaan ISIS.

Namun, mimpi buruk tersebut perlahan sirna usai pemerintah Irak memegang penuh kekuasaan dari kaum milisi ISIS.

Itu menjadi angin segar bagi para penikmat musik Irak yang selama ini terhalang akibat aturan dari kelompok radikal yang berkuasa di negara tersebut.

"Setelah kedatangan ISIS, saya terpaksa menutup toko saya," ungkap seorang penjual toko musik Abdul Wahab Ahmar, seperti dikutip Middle East Eye.

Pemerintah Irak kini tak melarang warga negaranya yang ingin mengembangkan industri musik sejauh mungkin.

Lihat Juga : Mesir Ikut Afsel Tuntut Genosida Israel di ICJ, Apa Dampaknya?

Bahrain

Negara yang terlepas dari daratan Qatar dan Arab Saudi memiliki sejumlah budaya yang kental akan tradisi musik dan tarian.

Bahrain memiliki perkembangan tradisi Barat yang cukup kuat. Sebab, beberapa penyelenggaraan acara luar Bahrain kerap terjadi di sana.

Namun, parlemen Bahrain sempat melarang festival musik pada 2016. Pasalnya, para anggota parlemen ingin memaksakan ideologi yang mereka percayai kepada masyarakat.

Mereka juga melarang pelajaran musik wajib yang disediakan sebagai bagian dari kurikulum di sekolah.

Tetapi, pemerintah Bahrain tidak menyoali kembali perihal rencana pelarangan tersebut. Industri musik pun kian berkembang pesat di Bahrain.