angka harimau 2d,2d 59,angka harimau 2d

Catatan:Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Kabar baik datang dari dunia pertanian tanah air, pekan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Agustus 2024 berada di posisi 119,85, naik 0,20% dari bulan sebelumnya yang tercatat 119,61. Kenaikan NTP tersebut didasari pada posisi indeks harga diterima petani yang lebih tinggi dibandingkan indeks yang dibayarkan petani.

Baca: Demi Program Makan Gratis Prabowo, RI Impor 1 Juta Sapi Hingga 2029

BPS mencatat indeks harga yang diterima petani naik dari 144,61 pada bulan Juli 2024 menjadi 144,73 pada bulan Agustus 2024. Sementara indeks yang harus dibayar petani tercatat turun dari 120,91 pada Juli 2024 menjadi 120,76 pada Agustus 2024.

"Kenaikan NTP ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik 0,08%, sedangkan indeks harga yang dibayarkan petani mengalami penurunan sebesar 0,21%," kata Deputi Bidang Statistik dan Distribusi Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Kabar baik itu kemudian membawa ingatan penulis ke masa-masa kampanye Pemilihan Umum Presiden 2024 lalu. Ketika itu, salah satu calon presiden, yaitu Anies Rasyid Baswedan, mengusulkan program pertanian kontrak. Ia mengeklaim program telah sukses sebelumnya dilaksanakan di Jakarta sewaktu menjabat sebagai gubernur dalam masa jabatan 2017-2022.

Tulisan ini menganalisis secara akademis bagaimana sistem pertanian kontrak dan potensi diadopsi oleh pemerintahan berikut di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden.

Sistem Pertanian Kontrak
Sistem pertanian kontrak merupakan praktek yang memberikan jaminan atau kontrak kepada petani dengan hasil panen akan dijamin dibeli oleh pemerintah atau badan usaha dengan jangka waktu tertentu. Tujuan program ini dicanangkan memberikan rasa tenang dan kenyamanan bagi petani dari para tengkulak yang membeli dengan harga murah sehingga merugikan petani.

Pertanian kontrak bertujuan memberikan jaminan rasa aman kepada petani bahwa setelah masa panen pemerintah atau badan usaha yang ditunjuk langsung membeli produk sehingga petani tidak dikhawatirkan dengan produk yang tidak terjual atau menderita rugi. Dengan demikian, petani semakin termotivasi dan meningkatkan produktivitas menghasilkan produk pertanian yang berkualitas.

Beberapa ketentuan sistem pertanian kontrak seperti harga yang dibayarkan ke petani, kuantitas dan kualitas produk yang diminta pembeli, tenggat waktu penyerahan produk, hingga sistem proses pembenihan hingga pasca panen. Pertanian kontrak melibatkan kedua pihak baik petani maupun pembeli (badan usaha atau institusi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Prospek Pertanian Kontrak
Sistem pertanian kontrak masih menjadi hal yang baru bagi Indonesia. Sebelum hal ini dilakukan, sudah ada program prioritas Presiden Jokowi, yaitu food estate. Jika dilihat hasilnya, program ini dapat dikatakan gagal dilihat terhenti sementara dikarenakan ketiadaan anggaran (Kompas, 2024).

Meskipun kelihatan mirip, program food estatedengan contract farmingberbeda. Program food estatemenekankan produksi pertanian dalam skala besar sedangkan program contract farmingditentukan berdasarkan skala kemampuan petani, lahan dan pembeli.

Program sebelumnya, food estatememberikan ketergantungan yang tinggi kepada pemilik modal (pemerintah) untuk diterapkan sehingga ketika anggaran terbatas maka sulit dilanjutkan dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

Program contract farmingmemberikan jawaban alternatif terhadap sebagian program food estate. Program contract farmingmemberikan partisipasi aktif petani untuk terlibat aktif menentukan outputyang mampu dihasilkan dan ditingkatkan, kebergantungan yang tidak tinggi terhadap pemodal hingga pemberian pendampingan terhadap petani.

Program pertanian kontrak meskipun belum banyak diterapkan di Indonesia tetapi sudah dimulai secara informal oleh petani atau kelompok tani terhadap pembeli di sejumlah daerah.

Pertanian Kontrak Untuk Ketahanan Pangan
Program pertanian kontrak tidak terlepas dari upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pertanian kontrak memberikan solusi terhadap rantai pasokan yang lancar antara desa dan kota sehingga kebutuhan pangan dapat dicukupi tanpa ketergantungan dengan produk impor.

Selain itu, pertanian kontrak memberikan jaminan dari segi finansial bagi para petani yang sangat bergantung terhadap akses permodalan sehingga memberikan alternatif pilihan dalam produksi pertanian.

Pertanian kontrak berupaya memberikan rantai pasokan makanan yang merata bagi kebutuhan masing-masing daerah di Indonesia khususnya kawasan urban yang memiliki dependensi tinggi terhadap produk pertanian dari desa. Pertanian kontrak memberikan ruang kendali terhadap kontrol harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, pertanian kontrak dapat memangkas biaya distribusi logistik yang besar bagi daerah pelosok yang membutuhkan akses terhadap ketersediaan pangan. Oleh karena itu, pertanian kontrak diharapkan menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi yang baru bagi daerah yang sebelumnya sulit mendapatkan akses kegiatan ekonomi.

Nilai Ekonomis Pertanian Kontrak
Sistem pertanian kontrak memberikan pendapatan yang memadai bagi para petani. Pertanian kontrak yang memiliki lahan terbatas memberikan harapan untuk bekerja keras meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat menggenjot perekonomian rumah tangga petani menengah ke bawah.

Selain itu, diharapkan sistem pertanian kontrak yang telah bermitra pembeli dengan petani dapat menyerap tenaga kerja penuh sehingga sektor pertanian mengalami pertumbuhan signifikan bagi peningkatan produk domestik bruto nasional.

Oleh karena itu, pemerintah perlu andil besar memastikan sistem pertanian kontrak ini berjalan sesuai kesepakatan dan kerjasama yang direncanakan dan bagaimana kontrol pelaksanaan di lapangan.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan optimalisasi pertumbuhan sektor agraris di dunia. Sektor pertanian yang memiliki peluang besar ini dapat dimaksimalkan dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemerintah perlu memberikan ruang yang tepat bagi para petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dengan memastikan stabilitas kebutuhan pupuk, benih, dan bibit yang terjangkau bagi para petani untuk meningkatkan produksi pertanian semakin pesat ke depannya.

(miq/miq)

---