data.kamboja - Ada Pengetatan Kriteria Pengguna BBM, Subsidi Bisa Ditekan Rp35 T
2024-10-08 01:22:59
Jakarta, CNBC Indonesia -Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membeberkan, rencana pemerintah untuk memperketat konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi diklaim akan bisa menghemat anggaran negara sebesar Rp 30-35 triliun per tahun.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan rencana pengetatan konsumen BBM yang direncanakan akan diberlakukan pada bulan Oktober 2024 mendatang tersebut harus diperhitungkan secara matang.
"(Potensi penghematan anggaran) cukup besar. Ada yang menghitung bahwa kebijakan ini (pengetatan konsumen BBM subsidi) bisa menghemat anggaran sekitar Rp 30 triliun per tahunnya. Kita perkirakan antara Rp 30 sampai Rp 35 triliun memang kalau bisa dihemat. Sehingga memang ini merupakan pertimbangan yang harus kita pikirkan masak-masak," beber Eddy kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, dikutip Rabu (4/9/2024).
Baca:Pengetatan Kriteria Pengguna BBM Subsidi Diminta Berlaku Bertahap.. |
Menurut Eddy, pertimbangan pengetatan konsumen BBM Subsidi ke depannya juga harus dilakukan secara bertahap. Hal itu dinilai agar penghematan anggaran yang bisa didapatkan bisa mengimbangi kemungkinan penurunan daya beli masyarakat terhadap BBM.
"Berapa kira-kira penghematan anggaran negara. Dan berapa penghematan itu dibandingkan misalkan saja penurunan daya beli masyarakat. Dan apa dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi ke depannya. Saya kira itu juga harus menjadi perhatian," tegasnya.
Lebih lanjut, Eddy mengungkapkan jika penurunan daya beli masyarakat lebih besar dibandingkan penghematan negara yang didapatkan, maka hal itu justru bisa membuat pertumbuhan ekonomi RI kedepannya akan tergerus.
"Kita hanya memastikan bahwa ketersediaan anggaran tersebut bisa memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri. Ketika pemerintah kemudian melakukan pembatasan terhadap BBM tersebut. Kita memastikan agar pertumbuhan ekonomi yang sudah digariskan, yang sudah disepakati di dalam nota keuangan itu tidak akan terkompromikan," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan sosialisasi agar pelaksanaan BBM subsidi tepat sasaran pada 1 Oktober dapat diberlakukan.
"Memang ada rencana begitu (1 Oktober). Karena begitu aturannya keluar, Permen-nya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu, dikutip Senin (02/09/2024).
Setidaknya, ada beberapa kategori kendaraan yang tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite dan Solar bersubsidi. Salah satunya, yakni berdasarkan kapasitas mesin mobil atau Cubicle Centimeter (CC).
Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, mobil bensin dengan kapasitas mesin (CC) di atas 1.400 CC tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite. Sementara, mobil diesel dengan kapasitas mesin diatas 2.000 CC tidak diperbolehkan lagi menggunakan Solar subsidi.
(pgr/pgr) Saksikan video di bawah ini:
