Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dirinya menolak "dengan rasa muak" permohonan jaksa Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) untuk surat perintah penangkapannya atas dugaan kejahatan perang di Gaza, Palestina.

Jaksa penuntut, Karim Khan, mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant serta para pemimpin tinggi Hamas atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Lihat Juga : Hamas Kecam Rencana Jaksa ICC Tangkap Pemimpinnya

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz sebelumnya mengecam permohonan jaksa sebagai "aib sejarah" dan "keputusan memalukan" yang merupakan "serangan frontal... terhadap korban 7 Oktober".

Katz menambahkan bahwa Israel akan membentuk komite khusus untuk melawan permintaan jaksa ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan, dan juga memulai upaya diplomatik untuk menentangnya.

Netanyahu mengaitkan permohonan jaksa dengan protes selama berminggu-minggu di kampus-kampus AS terhadap kampanye Israel di Gaza.

"Seperti inilah bentuk anti-Semitisme yang baru, ia telah berpindah dari kampus-kampus di Barat ke pengadilan di Den Haag," ujarnya.

"Saya berjanji bahwa tidak ada tekanan dan keputusan di forum internasional mana pun yang akan menghalangi kami untuk menyerang mereka yang berusaha menghancurkan kami," kata Netanyahu.

Lihat Juga : Penuntut ICC Resmi Ajukan Surat Penangkapan Netanyahu-Menhan Israel

Joe Biden kecam jaksa ICC

Sementara itu Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengecam permohonan dari jaksa ICC yang meminta surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Israel.

"Permohonan jaksa ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel sangat keterlaluan. Dan biar saya perjelas: apa pun maksud jaksa ini, tidak ada kesetaraan -- tidak ada -- antara Israel dan Hamas," kata Biden dalam sebuah pernyataan.

"Kami akan selalu mendukung Israel melawan ancaman terhadap keamanannya."

Biden tidak mengomentari permintaan surat perintah untuk Yahya Sinwar, ketua gerakan Hamas Palestina di Gaza, dan Ismail Haniyeh, ketua politik gerakan tersebut.

Lihat Juga : Hamas Berduka Presiden Raisi Meninggal dalam Kecelakaan Helikopter

Baik Amerika Serikat maupun Israel bukan anggota ICC dan keduanya menolak yurisdiksinya.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken secara terpisah mengecam permohonan yang "memalukan" tersebut dan memperingatkan bahwa hal itu "dapat membahayakan" upaya gencatan senjata yang sedang berlangsung dalam perang Israel melawan Hamas setelah serangan kelompok militan tersebut terhadap Israel pada 7 Oktober.

"Kami menolak kesetaraan jaksa antara Israel dan Hamas. Itu memalukan," kata Blinken dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya ICC resmi merilis surat pengajuan penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Senin (20/5).

Jaksa ICC Karim AA Khan mengumumkan perintah penangkapan tersebut.

"Saat ini saya telah mengajukan berkas untuk perintah penangkapan sebelum Pra-Sidang I di Pengadilan Kriminal Internasional terkait situasi Palestina," demikian keterangan Karim Khan dalam situs resmi ICC.

"Atas dasar bukti-bukti yang dikumpulkan dan telah diuji oleh tim saya, saya punya alasan kuat yang meyakini bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, bertanggung jawab atas sejumlah kejahatan peran dan kejahatan terhadap kemanusiaan di teritori Negara Palestina (Jalur Gaza) sejak 8 Oktober 2023," Khan menambahkan.