Sejumlah negara Barat 'mengecam' kemenangan telak Presiden Vladimir Putin dalam pemilihan presiden (pilpres) Rusia2024.

Berdasarkan keterangan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rusia, Ella Pamfilova, Putin meraih 87,32 persen dari 99,75 persen suara yang telah masuk ke KPU.

Kemenangan Putin ini akan memperpanjang masa jabatannya selama enam tahun ke depan hingga 2030, yang membuat dia menjadi pemimpin terlama di Rusia setelah diktator Soviet Joseph Stalin, dikutip dari Anadolu Agency.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebab, Putin hanya dihadapkan dengan tiga pesaing dan semuanya sangat pro-Kremlin.

1. Ukraina

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras kemenangan Putin. Zelensky bahkan menganggap hasil pilpres Rusia tidak sah.

"Semua orang di dunia mengerti bahwa orang ini, seperti banyak orang lain sepanjang sejarah, telah dimabuk kekuasaan dan tak akan berhenti untuk memerintah selamanya," kata Zelensky.

Zelensky kemudian melanjutkan, "Tidak ada kejahatan yang tidak akan dia lakukan demi mempertahankan kekuatannya."

2. Uni Eropa

Uni Eropa sementara itu menyebut rakyat Rusia tidak diberi "pilihan nyata" setelah semua kandidat yang menentang invasi di Ukraina tak diikutsertakan dalam pilpres.

Lihat Juga : Sekutu Dekat Gertak Israel Agar Tak Invasi Rafah Gaza, Netanyahu Cuek

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan pemungutan suara di Kremlin "didasarkan pada penindasan dan intimidasi."

Blok yang terdiri dari 27 negara Eropa itu juga bersumpah "tak akan pernah mengakui" hasil pemilihan presiden yang dilakukan di wilayah Ukraina yang diduduki Moskow.

3. Jerman

Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mengatakan pemungutan suara yang tak memberikan banyak pilihan menunjukkan "perilaku keji Putin terhadap rakyatnya sendiri."

Lihat Juga : Putin soal Barat Kirim Pasukan ke Ukraina: Sama Saja Perang Dunia III

4. Prancis

Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan Rusia gagal melaksanakan pemilu yang "bebas, pluralis, dan demokratis."

Kemlu Prancis menyebut pilpres Rusia diselenggarakan di tengah "meningkatnya penindasan terhadap masyarakat sipil dan segala bentuk oposisi terhadap rezim."

Kendati begitu, Kemlu Prancis menyanjung warga Rusia yang berani menunjukkan penolakan terhadap serangan hak-hak politik yang dilakukan pemerintah Kremlin.

Bersambung ke halaman berikutnya...

5. Inggris

Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron, turut mengatakan pemilu Rusia "ilegal" dan secara gamblang "menggarisbawahi kedalaman penindasan di bawah rezim Presiden Putin, yang berusaha membungkam oposisi terhadap perang ilegalnya (di Ukraina)."

"Putin menyingkirkan lawan-lawan politiknya, mengontrol media, dan menobatkan dirinya sendiri sebagai pemenang. Ini bukan demokrasi," ujarnya, seperti dikutip AFP.

Lihat Juga : Kenapa Ada Warga Arab-Muslim Gabung Tentara Israel?

6. Republik Ceko

Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavský menyebut pemilihan presiden di Rusia "lelucon."

7. Moldova

Presiden Moldova, Maia Sandu, mengatakan pemilu Rusia bukanlah pemilu yang bebas dan adil ketika para oposisi ditendang dari kontestasi, dipenjara, bahkan diusir dari negara.

Pilpres Rusia juga tidak demokratis lantaran warga ketakutan untuk berbicara secara bebas dan pers terbungkam.

"Ini bukan pilihan warga negara yang sadar dan bebas," ujar dia.

Lihat Juga : Netanyahu 'Usir' Warga Sipil Pergi Sebelum Israel Bombardir Rafah

8. Italia

Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, mengecam pemungutan suara di Rusia sebagai ketidakbebasan maupun ketidakadilan.

"Kami terus bekerja untuk perdamaian yang adil yang akan membawa Rusia mengakhiri agresi di Ukraina," tuturnya.

9. Norwegia

Negara yang berbatasan dengan Rusia ini menyebut fakta bahwa Kremlin telah menyelenggarakan pemungutan suara di beberapa wilayah Ukraina yang diduduki Moskow adalah bentuk "pelanggaran serius terhadap hukum internasional."

Ia lantas memuji orang-orang Rusia yang "masih berani berusaha untuk membuat Rusia yang berbeda dan lebih baik."