MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun- Rapat koordinasi yang digelar KPU bersama Dinsos Kabupaten Madiun pada Jumat (16/8) lalu menguak satu masalah krusial.

Rapat yang digelar di Pendapa Desa Kaibon, Geger, Madiun, itu mengungkap adanya ketidaksesuaian signifikan dalam data pemilih difabel menjelang Pilkada 2024.

Data yang tercatat menunjukkan adanya selisih antara jumlah warga penyandang disabilitas yang terdaftar di Dinas Sosial dan data yang berhasil di-cross check, yakni sekitar 1.000 orang.

"Data dinsos sekitar 5.000-an difabel. Saat di-cross check, yang masuk baru empat ribuan," ujar Kordiv Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Madiun Muhammad Wakhid Hasyim.

Baca Juga: Emak-Emak di Magetan Viral, Videonya Dikomentari Gibran Rakabuming-Ganjar Pranowo, Begini Duduk Perkaranya

"Ada selisih data yang perlu kami koordinasikan lebih lanjut," imbuhnya.

Selain masalah data, rapat juga membahas upaya mitigasi untuk meningkatkan aksesibilitas hak suara bagi penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan lansia.

Pentingnya penyediaan kartu braille untuk tuna netra menjadi salah satu poin utama, agar mereka dapat memilih dengan tepat.

Baca Juga: Ketua DPRD Magetan Ajak Masyarakat Pupuk Persatuan, Akselerasi untuk Kemajuan Daerah

"Kartu braille sangat penting bagi tuna netra. Tanpa kartu tersebut, mereka tidak dapat memilih calon sesuai pilihan mereka," ujar Kepala Dinsos Kabupaten Madiun Agung Budiarto.

"Dengan adanya kartu braille, mereka bisa membaca dengan sentuhan tangan," sambungnya.

Menjelang Pilkada 2024, pihak KPU berharap semua kendala teknis, terutama terkait data pemilih, dapat diselesaikan secepatnya.