null's royale - Keluhan Bahlil! Punya Target Naikkan Lifting Migas Tapi Anggaran Kecil
2024-10-08 06:03:21
Jakarta, CNBC Indonesia -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengeluhkan anggaran yang ditetapkan kepada Kementerian ESDM termasuk untuk anggaran sektor minyak dan gas bumi (migas) yang dinilai rendah.
Bahlil mengatakan Pagu Anggaran Tahun 2025 berdasarkan rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 10 September 2024 lalu menentukan bahwa total Pagu Anggaran untuk Kementerian ESDM tahun 2025 mendatang sebesar Rp 3,91 triliun.
Hal itu, kata Bahlil, lebih kecil dari anggaran yang sudah diajukan oleh pihaknya sebesar Rp 10 triliun lebih untuk tahun 2025 mendatang.
Baca:Bahas Anggaran di DPR, Bahlil: Kami Bukan Ayam, Kami Petarung! |
"Kami sampaikan karena bahasan anggaran kami ajukan Rp 10 triliun lebih, di-breakdown Rp 3,91 triliun untuk belanja operasional dan rutinitas di Kementerian ESDM Rp 4,2 triliun untuk bangun pipa gas dan program-program kerakyatan dan kami berpendapat pertama, kami akan menerima Rp 3,91 triliun," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Adapun, khusus untuk Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, alokasi anggaran yang dirumuskan sebesar Rp 566,68 miliar. Bahlil menilai anggaran tersebut tidak sebanding dengan rencana pemerintah menggenjot produksi migas dalam negeri.
"Ditjen Migas Rp 566,68 miliar. Bayangkan pimpinan, kita mau naikkan lifting minyak tapi dirjennya hanya dikasih anggaran Rp 500-an miliar. Padahal target negara mau dijadikan (pendapatan) dari hulu migas sekitar US$ 15-16 miliar. Ini teori dari mana?," keluhnya.
Selain untuk menaikkan lifting migas dalam negeri, Bahlil juga mengeluhkan anggaran tersebut tidak cukup untuk pembangunan infrastruktur khususnya gas di dalam negeri.
Baca:Rapat Terakhir dengan DPR, Bahlil Ucapkan Maaf! |
"Pertama, kita mengalami persoalan gas ya. Pembangunan (pipa gas) Cisem (tahap) 2, kemudain untuk gas di Sumatera nggak bisa dilakukan kalau nggak dibiayai oleh negara, terkecuali kerja sama dengan swasta murni. Untuk usaha ini kan pemimpin terdahulu sudah melakukan tender dan selesai. Kalau nggak dianggarkan, artinya memang kita khususnya Kemeterian Keuangan sengaja membuat program ini gagal," tegasnya.
Dengan begitu, dia mewanti-wanti agar jika program pembangunan infrastruktur sektor migas di dalam negeri tidak berjalan dengan mulus, Bahlil minta kepada DPR RI agar tidak menyalahkan pihaknya.
Bahlil menilai hal tersebut sudah sama-sama diketahui bahwa kurangnya anggaran yang bisa mempersulit jalannya proyek sektor migas di dalam negeri.
"Kalau menerima dengan baik maka kami bekerja sesuai dengan kewenangan dan keuangan yang diberikan pemerintah dan DPR. Jadi kalau boleh saran kami kita buat catatan. Tapi andai nggak ada catatan itu kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami soal pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami kerjakan. Jadi kalau nggak ada kerjaan apa yang mau ditanyakan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Bahlil menyarankan untuk program sektor migas khususnya pada program pembangunan pipa gas agar mengambil dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saja.
"Kalau boleh kami sarankan kesimpulan rapat hari ini untuk program pipa, kita masukkan bagian dalam keputusan dialokasikan dari sumber anggaran PNBP saja. Masa anggaran kami kasih PNBP kita hampir Rp 300 triliun lebih, Rp 303 triliun. Gak ada yang netes ini," tandasnya.
(pgr/pgr) Saksikan video di bawah ini:
