Pimpinan Partai Move Forward (MFP)Pita Limjaroenrat pesimistis akan terpilih menjadi perdana menteri (PM) Thailandusai statusnya sebagai anggota parlemen ditangguhkan oleh Pengadilan Konstitusi pada Rabu (19/7).

Penangguhan status Pita sebagai anggota parlemen ini berlangsung hanya beberapa jam jelang pemungutan suara pemilihan perdana menteri putaran dua di parlemen. Pita, calon PM tunggal yang diunggulkan anak muda Thailand, gagal meraih mayoritas suara dalam voting pertama di parlemen pada pekan lalu.

Lihat Juga : Bagaimana Sistem Pemilihan Perdana Menteri di Thailand?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pita merupakan satu-satunya calon perdana menteri Thailand dari MFP dan anak koalisi partai lainnya yang menang pemilu pada Mei lalu. Dia ditangguhkan karena memiliki saham di sebuah perusahaan media.

Anggota parlemen dilarang memiliki saham di perusahaan media di bawah undang-undang Thailand, meskipun stasiun televisi tersebut tidak lagi mengudara sejak 2007.

Puluhan pendukung menangis dan meneriakkan makian di barisan besar polisi anti huru hara yang menjaga gerbang parlemen setelah berita penangguhan Pita tersiar.

Lihat Juga : Kenapa Jembatan Crimea yang Hancur Penting bagi Putin?

[Gambas:Video CNN]

Para pengunjuk rasa mengumumkan rencana unjuk rasa publik di dekat Monumen Demokrasi di pusat kota Bangkok pada Rabu malam.

Terkait ancaman itu, Polisi mengatakan mereka bersiap menghadapi kerusuhan.

"Apapun pendapat mereka, mereka harus mengikuti peraturan dan perintah yang ditetapkan oleh polisi," kata Archayon Kraithong, juru bicara Kepolisian Kerajaan Thailand.

Sebelumnya, Pita dikabarkan bakal menghadapi pesaing dari koalisi partainya dalam pemungutan suara perdana menteri Thailand kedua di parlemen hari ini.

Pita mengatakan bahwa dia tidak mungkin mendapatkan dukungan yang cukup untuk berhasil dalam pemungutan suara kedua yang dijadwalkan berlangsung hari ini.

"Sudah jelas bahwa suara rakyat tidak cukup untuk memerintah negara," katanya dalam postingan di akun Instagram resminya.

"harus disetujui oleh para senator, dan mungkin tidak akan cukup untuk pencalonan PM kedua", tambahnya.

Pita sendiri gagal meraup mayoritas suara untuk membentuk pemerintahan baru dalam pemungutan suara pemilihan PM pada Kamis pekan lalu.

Padahal, koalisi partai Pita memang menguasai 312 kursi di majelis rendah parlemen usai memenangkan pemilu pada Mei lalu. Pita juga menjadi calon PM favorit anak muda dan sebagian besar masyarakat Thailand yang ingin perubahan dari sistem monarki dan junta militer.

Namun, untuk membentuk pemerintah baru, Pita memerlukan total 375 suara dan membutuhkan dukungan dari sebagian dari 249 anggota majelis tinggi Senat.

Dilansir Bangkok Post,penangguhan status anggota parlemen ini tidak berdampak terhadap pencalonan Pita sebagai perdana menteri.

Meski begitu, pencalonan Pita sebagai PM memang terus diperdebatkan oposisi terutama koalisi junta militer usai pengaduan KPU muncul termasuk dalam rapat parlemen hari ini.

Dikutip dari CNN, Pita membantah telah melanggar aturan pemilu. Dia menuduh KPU mempercepat kasus tersebut ke pengadilan demi menyabotase pencalonannya sebagai PM.

Petinggi partai Pheu Thai, Srettha Thavisin, mendeklarasikan dirinya siap menjadi PM jika dia mendapat kepercayaan dari partai. Pheu Thai sendiri tergabung dalam koalisi MFP berisikan tujuh partai.