MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Warga Kabupaten Madiun lebih tertarik menggunakan alat kontrasepsi yang praktis.

Mereka enggan menggunakan motode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Buktinya, keikutsertaan masyarakat masih minim meski MKJP diberlakukan gratis.

Peserta MKJP sebanyak 21.856 orang. Jauh lebih sedikit dibandingkan non-MKJP yang mencapai 58.319 peserta.

‘’Banyak yang salah paham terkait MKJP, seperti vasektomi. Banyak yang mengira itu seperti dikebiri. Padahal tidak seperti itu,’’ ujar Ary Andarwati, sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun.

Diakui Ary, masih banyak masyarakat yang belum mengerti terkait KBIUD, implant, tubektomi, dan vasektomi. Tidak hanya itu, warga juga masih takut tindakan medis dan belum mendapatkan kepercayaan dari pasangan.

‘’Data yang kami miliki KB vasektomi pada 2023 dan 2021 hanya dua peserta saja. Sedangkan lima peserta pada 2022 lalu. Kami berusaha mengedukasi masyarakat terkait kontrasepsi jenis ini,’’ jelasnya.

Baca Juga: Warga Pacitan Panik! King Cobra 3 Meter Berkeliaran

Menurutnya, MKJP lebih menguntungkan dibandingkan kontrasepsi jenis lainnya. Sebab berlaku jangka panjang dan gratis.

Semua tindakan medisnya dibiayai pemerintah. Terutama jika tindakan medisnya dilakukan di fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan DPPKB-PPPA.

‘’Sudah ada biaya untuk tindakan dan dukungan akomodasi,’’ terangnya.

Khusus untuk vasektomi, menurutnya metode kontrasepsi itu bisa dilayani di RSUD Caruban, RSUD Dolopo, dan Puskesmas Kare.

Di faskes tersebut sudah ada dokter spesialis dan dokter terlatih untuk tindakan kontrasepsi vasektomi.

Sementara, KB non-MKJP menggunakan biaya mandiri. Itu pun dalam jangka waktu singkat. Misalnya suntik KB tiga bulan sekali, pil KB, hingga kondom. “Jangka pendek memang bayar sendiri,” imbuhnya. (odi/aan)