Presiden Filipina Ferdinand Marcosmenegaskan tidak akan menyerahkan Rodrigo Duterte ke Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC).

Kasus ini terkait dengan perang terhadap peredaran narkoba pada masa kepemimpinan Duterte sebagai presiden. Selama lima tahun ia memimpin, banyak orang yang diduga terlibat obat terlarang langsung ditembak mati tanpa diadili.

Lihat Juga : Siapa Saja Sekutu Israel dan Iran?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ribuan orang di Filipina terbunuh dalam kampanye anti-narkotika yang dimulai oleh mantan presiden Duterte pada 2016 dan berlanjut di bawah pemerintahan Marcos.

Duterte kemudian menarik Filipina dari Mahkamah Pidana Internasional pada 2019 setelah pengadilan yang berbasis di Den Haag tersebut mulai menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia pada dirinya.

Setelah keluar dari ICC, Filipina bebas menembak mati siapapun yang terlibat peredaran dan perdagangan narkoba. Marcos berulang kali menolak bergabung kembali dengan pengadilan.

Pada September 2021, ICC sudah mengeluarkan penyelidikan resmi terhadap tindakan keras Duterte. Namun kemudian ditangguhkan dua bulan kemudian setelah Manila mengatakan pihaknya sedang memeriksa ulang beberapa ratus kasus operasi narkoba yang menyebabkan kematian di tangan polisi, pembunuh bayaran, dan warga yang main hakim sendiri.

Kepala Jaksa ICC saat itu kemudian meminta untuk membuka kembali penyelidikan pada Juni 2022, dan hakim pra-sidang di pengadilan memberikan lampu hijau pada akhir Januari 2023.

Manila kemudian mengajukan banding, tapi kalah di pengadilan.

Lebih dari 6.000 orang tewas dalam operasi anti-narkoba di bawah pemerintahan Duterte, menurut data resmi yang dirilis oleh Filipina. Jaksa ICC memperkirakan jumlah korban tewas antara 12 ribu sampai 30 ribu.