Ukraina melarang penggunaan aplikasi Telegrampada perangkat resmi yang digunakan pejabat pemerintah, personel militer, dan pekerja penting. Badan keamanan tinggi Ukraina mengonfirmasi pelarangan karena yakin Rusiadapat memata-matai pesan mereka.

Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional mengumumkan pembatasan tersebut setelah Kyrylo Budanov, kepala badan intelijen militer GUR Ukraina, memberikan bukti kepada dewan tentang kemampuan layanan khusus Rusia untuk memata-matai platform tersebut.

Lihat Juga : Alasan Telegram dan Pavel Durov Jadi Sasaran Penyelidikan Prancis

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, pejabat keamanan Ukraina telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran tentang penggunaannya selama perang.

Telegram didirikan Pavel Durov, warga negara kelahiran Rusia, yang meninggalkan Rusia pada 2014 setelah menolak memenuhi tuntutan untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosialnya VKontakte, yang telah ia jual.

[Gambas:Video CNN]

Durov ditangkap saat mendarat di Prancis pada Agustus 2024 sebagai bagian dari penyelidikan atas kejahatan yang terkait dengan pornografi anak, perdagangan narkoba, dan transaksi penipuan di Telegram.

Pernyataan Dewan Keamanan mengatakan Budanov telah memberikan bukti bahwa layanan khusus Rusia dapat mengakses pesan Telegram, termasuk yang telah dihapus, serta data pribadi pengguna.

"Saya selalu mendukung dan terus mendukung kebebasan berbicara, tetapi masalah Telegram bukanlah masalah kebebasan berbicara, ini adalah masalah keamanan nasional," kata Budanov dalam pernyataan pribadi.

Lihat Juga : Kisah Empat Paspor yang Diduga Dimiliki Pavel Durov

Respons Telegram

Setelah keputusan itu diumumkan, Telegram mengeluarkan pernyataan yang mengatakan tidak pernah mengungkapkan data siapa pun atau isi pesan apa pun.

"Telegram tidak pernah memberikan data pesan apa pun ke negara mana pun, termasuk Rusia. Pesan yang dihapus akan dihapus selamanya dan secara teknis tidak mungkin dipulihkan," kata Telegram.

Dikatakan bahwa setiap kejadian yang digambarkan sebagai "pesan yang bocor" telah terbukti sebagai "hasil dari perangkat yang disusupi, baik melalui penyitaan atau malware."

Menurut basis data Telemetrio, sekitar 33.000 saluran Telegram aktif di Ukraina.

Presiden Volodymyr Zelenskiy, yang duduk di dewan keamanan, serta komandan militer dan pejabat daerah dan kota semuanya secara teratur menerbitkan pembaruan tentang perang dan melaporkan keputusan penting di Telegram.

Media Ukraina memperkirakan bahwa 75 persen warga Ukraina menggunakan aplikasi tersebut untuk komunikasi dan menemukan bahwa 72 persen menganggapnya sebagai sumber informasi utama hingga akhir tahun lalu.